[] Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 29/2019 perihal ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan dinilai telah meremehkan ketentuan halal yang menjadi ajaran umat Islam dalam mengonsumsi makanan.
Berang dengan kebijakan Menteri Enggartiasto Lukita, anggota Komisi VI dewan perwakilan rakyat fraksi PKB, Nasim Khan pun meminta kepada Enggar untuk sekalian memberi label haram.
"Kalau Mendag sudah yakin label halal tidak perlu dan pemerintah tak mau menjamin kehalalannya, sekalian saja pemerintah buat label haram untuk produk yang haram biar ini terang mana yang halal dan mana yang haram," kata Kapoksi Fraksi PKB di Komisi VI dewan perwakilan rakyat RI, Nasim Khan di Kawasan Kalibata, Jakarta, Ahad 15 September 2019.
Ia berpandangan, pemerintah mempunyai kewajiban melindungi dogma setiap rakyat, khususnya dalam bidang pangan. Terlebih dominan penduduk Indonesia muslim.
Namun dengan adanya kebijakan ini justru menciptakan galau masyarakat.
"(Kalau ada label Haram) Mereka akan tahu itu daging haram untuk dikonsumsi dan pastinya mereka tak berminat membeli. Kaprikornus tolong, jangan membingungkan umat dan menunjukkan kekhawatiran yang sangat mendalam," kata Wakil Bendahara DPP PKB ini.
Penghapusan label halal bukanlah solusi tepat. Jika pemerintah kesulitan dalam mencantumkan label dan akta halal pada kemasan produk binatang impor, dia menyarankan biar pemerintah merangkul organisasi-organisasi Islam di Indonesia, menyerupai Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan organisasi Islam lainnya.
"Rangkul dong organisasi Islam biar dapat mengeluarkan akta haram. Dengan pelabelan atau akta haram ini tujuannya untuk memudahkan dan membedakan kuliner yang halal dan haram," Jelas Nasim Khan.
"Teman-teman di PBNU, Muhammadiyah dan organisasi islam lainnya aku kira sudah sangat layak menjadi rujukan untuk akta Halal atau Haram. Sebab mereka sangat paham hukum halal-haram," tandasnya.
Sumber: RMOL
