RIDHMEDIA - Krisis ekonomi terpaksa membuat Kepala Pemerintahan Lebanon, Perdana Menteri Saad Hariri mengundurkan diri.
Hariri mundur lantaran gagal memecahkan masalah mendasar rakyat. Merasa ekonomi terjepit, rakyat berduyun-duyun turun ke jalan menggelar protes atas kebijakan pemerintah yang dianggap salah kaprah.
Utang luar negeri Lebanon mencapai 86 miliar dolar AS atau lebih dari 150 persen PDB nasional mereka. Sementara diberitakan BBC, Kamis (24/10) lalu, kebijakan yang diambil pemerintah serta disetujui parlemen yaitu kebijakan austerity atau pengetatan anggaran belanja negara buat menekan defisit ekonomi.
Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan menaikkan pajak, keputusan yang membuat kemarahan rakyat makin menjadi-jadi.
Ekonom senior DR Rizal Ramli, menguraikan jika kasus Hariri menjadi bukti kebijakan austerity bukan solusi menghadapi krisis.
“Gagal selesaikan krisis, Hariri mengundurkan diri selaku Perdana Menteri Lebanon. Kebijakan austerity (pengetatan) Hariri mendapat perlawanan dari rakyat Lebanon,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Rabu (30/10).
Untuk kasus di dalam negeri, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu telah berulang kali mengingatkan jika kebijakan austerity yang menjadi jurus andalan Menteri Keuangan Sri Mulyani bukan solusi.
Di satu sisi, austerity justru bakal membuat ekonomi Indonesia menjadi lesu. Pasalnya, di sedang ekonomi yang sulit, pemerintah memberi kenaikan pajak yang mencekik serta suplemen buat meningkatkan daya saing dipangkas. (Rmol)