HARUSNYA WAPRES YANG DITAMBAH
Ini hanya sekedar usul. Aku bukan ahli Tata Negara seperti Prof. YIM, bukan juga politikus, cuma anak bangsa yang kebetulan berparas tampan serta selalu gelisah dengan masa depan Indonesia.
Indonesia negara Kaya. Kaya dengan Sumber Daya Alam serta Kaya juga dengan Sumber Daya Manusianya. Jadi tidak ada alasan sama sekali bahwa Negara kita lebih miskin dari Malaysia, Singapura, Australia, Eropa bahkan Amerika.
Dimana letak kesalahannya...?
Banyak hal mungkin. Tapi menurut aku yang paling utama ialah terlalu luasnya geografi wilayah Nusantara sedangkan yang memerintah sejak habis era Pak Harto cuma selevel Gubernur. Bahkan yang sekarang menurut aku levelnya cuma setingkat Camat. Ngga usah marah, itu kan pendapat saya. Kalau menurut kamu levelnya sudah setingkat Sekjen PBB atau bahkan menjadi dewa, itu urusan anda. Dan aku tidak marah. Sah-sah saja berbeda pendapat. Itulah Demokrasi.
Sepanjang yang aku amati. Negara-negara dengan sistem Demokrasi yang wilayahnya cukup luas serta bisa maju ialah Negara-negara yang mempunyai "power sharing" antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah cukup seimbang. Sebut saja Amerika serta Malaysia. Negara China luas. Juga maju. Tapi mereka bukan Negara Demokrasi. Eropa juga maju, tapi rata-rata Negara-negara di Eropa cuma sebesar Provinsi Sumatera Utara.
Ok-lah, kita sudah sepakat dengan Sistem Negara Kesatuan. Kita pernah menjadi Negara Federal, tapi itu ide serta hasil pecah-belah dari Penjajah Belanda. Karena itu barangkali kita menjadi trauma (Di lain pihak KUHP kita selama puluhan tahun sampai sekarang justru warisan Penjajah Belanda).
Setelah Reformasi kita mencoba memberi kekuasaan lebih kepada daerah-daerah dengan otonomi serta membentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tapi otonomi daerah hanya menciptakan Raja-raja kecil di Daerah (Bupati/Walikota). Dan tetap saja para Bupati/Walikota perlu pintar melobi anggota DPR-RI serta menjilat Penguasa Pusat (Kementerian) buat mencairkan dana Pusat ke Daerah. Hasilnya banyak yang sial serta berujung di Penjara KPK.
Sebaliknya Anggota-anggota DPD juga cuma menjadi pelengkap konstitusi. Sampai sekarang aku tidak melihat mamfaat mereka.
Karena itu usul saya, daripada mengangkat begitu banyak Wakil Menteri (hanya bagi-bagi jabatan buat balas jasa), lebih baik memperbanyak Wakil Presiden. Karena luasnya Wilayah Nusantara, menurut aku sudah layak kita mempunyai 5 Wakil Presiden yang membawahi 5 Regional. Regional Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi serta Papua. Masing-masing Wapres bisa lebih menjembatani serta meng-koordinaskan kepentingan setiap Wilayah ke Anggota DPR RI serta Kementerian. Bila perlu jabatan Gubernur kecuali di DKI dihapuskan saja.
Kelak para Wapres yang bisa memajukan Regionalnya bisa menjadi Calon Presiden yang teruji. Jadi rakyat tidak lagi membeli kucing dalam karung.
Bila perlu, buat mencegah dendam tidak berujung akibat pemilihan Presiden, Capres yang kalah otomatis menjadi Wapres saja.
Jadi Capres yang kalah pun bisa menunjukkan kemampuan serta mewujudkan janji-janji kampanyenya.
Gimana menurut Sahabat Halu serta Sobat Ambyar....?
(Azwar Siregar)
