RIDHMEDIA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara soal kesalahan Dinas Pendidikan DKI Jakarta dalam mengimput data website apbd.jakarta.go.id.
Anies menilai kesalahan terjadi karna sistem e-budgeting yang digagas oleh mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok tidak bisa melaksanakan verifikasi.
"Ada problem sistem yaitu sistem digital, tetapi tidak smart. Apabila smart sistem, dia bisa melaksanakan pengecekan, verifikasi. Ia bisa menguji. Ini sistem digital, tetapi masih mengandalkan manual," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Anies mengungkapkan kalau nama anggaran yang janggal kerap ditemukan setiap tahunnya. Ia tidak mempermasalahkan kesalahan input data dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020 yang diposting di website apbd.jakarta.go.id. Sebab, rancangan anggaran yang dipublikasikan itu bisa berubah sebagaimana dalam pembahasan dinas terkait dengan DPRD DKI.
"Ini problem muncul tiap tahun maka yang kita koreksi yaitu sistemnya. Sistem masih manual pengecekan manual maka ada puuhan ribu item. Maka tiap tahun itu pasti muncul angka yang aneh-aneh," tandasnya.
Lebih lanjut, Anies menuturkan kalau pihaknya berupaya memperbaiki sistem e-budgeting. Ia menargetkan sistem e-budgeting smart bisa digunakan tahun depan.
"Sekarang baru ingin diperbaiki sekarang manual, gampang - mudahan tahun 2020 bisa digunakan," tuntasnya.
Sebelumnya, rancangan anggaran pengadaan lem aibon serta pulpen mendapat perhatian dari warganet. Setelah viral, Dinas Pendidikan sibuk memberikan klarifikasi.
Pelakasana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat mengatakan, pengadaan pulpen dalam komponen e-budgeting masih bersifat sementara serta bakal disesuaikan. Mengingat, Pemprov DKI masih menunggu input komponen dari masing-masing sekolah.
"Anggaran itu juga dari suku dinas serta sementara, nanti kita bakal disesuaikan dengan hasil dari sekolah buat penyesuaian, kami tunggu tahapan," kata Syaefuloh.
Sementara itu, anggaran pengadaan lem aibon, Syaefuloh mengaku Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah melaksanakan penyisiran terhadap KUA-PPAS DKI 2020 serta memastikan anggaran itu tidak ada.
"Kalau terkait dengan anggaran aibon, saya sudah coba sisir, insya Allah tidak ada anggaran aibon sebesar Rp82,8 miliar tersebut," tuntasnya.[ak]
