[RIDHMEDIA] Dengan bergabungnya Partai Gerindra ke barisan koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, maka oposisi tidak bakal menjadi penyeimbang yang efektif.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai tiga partai yang sampai dikala ini masih berada di luar pemerintahan, yaitu PKS, Partai Demokrat, serta PAN, sulit menjadi oposisi bertaji. Kepergian Gerindra yang menyeberang ke pusat kekuasaan membuat kekuatan mereka jauh berkurang.
tidak cuma karna minoritas di parlemen, jelas Lucius, oposisi juga belum mengadakan konsolidasi.
“Kesolidan mereka selama pilpres lalu semata-mata dipersatukan oleh semangat atau misi bersama Gerindra buat memenangi pilpres. Setelah Gerindra berubah haluan, tidak ada alasan yang cukup kuat bagi mereka (PD-PKS-PAN -red) buat membangun satu kekuatan oposisi bersama,” ujar Lucius dikala dihubungi di Jakarta, kemarin, seperti dikutip Media Indonesia.
Terlebih, dia menilai PAN serta Demokrat sebenarnya tidak siap beroposisi karna sebelumnya condong bergabung dengan pemerintah. Hal itu tampak dikala Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo buat membangun komunikasi agar bisa masuk ke barisan pemerintah.
Lucius berkata cuma PKS yang punya semacam spirit selaku oposisi. Posisi PKS pun tidak tidak terlalu kuat sebab mereka membangun sikap selaku penyeimbang bukan karna semangat oposisi, tetapi karna menyadari tidak gampang diterima oleh koalisi.
Dengan begitu, kontrol terhadap pemerintah tidak bisa lagi diharapkan muncul di parlemen. Kontrol yang efektif diharapkan datang dari masyarakat sipil atau mitra koalisi yang bisa Sahaja tetap kritis.
“Sesama koalisi juga boleh menjadi bakal mengadakan kontrol terhadap pemerintah, tapi mereka tidak bakal konsisten serta cenderung selaku alat bargaining saja,” ujar Lucius.
Peneliti CSIS Arya Fernandes juga menilai Kalau partai-partai dikala ini bakal lebih cair terhadap kebijakan pemerintah.
“Menurut saya, partai-partai di parlemen nanti bakal lebih cair. Meski partai tersebut mendukung pemerintah, mereka yang bicara di parlemen juga bisa berbeda dengan pemerintah. Hal itu karna partai-partai yang tidak membentuk atau mempunyai suatu pola yang paten serta permanen,” jelasnya.
dia menekankan, dikala kabinet sudah terbentuk, dibutuhkan partai-partai yang secara reguler mengadakan pengawasan serta mencermati setiap kebijakan pemerintah.
Gerindra Gabung Koalisi, Fadli Zon Pastikan Tetap Kritis
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengungkapkan walaupun partainya bergabung dengan pemerintah tapi sikap kritis tidak pernah surut.
Menurut mantan Wakil Ketua DPR itu, mengkritisi kebijakan pemerintah ialah bagian dari pengawasan serta amanah konstitusi. Terlebih yang dikritisi itu ialah kebijakan yang tidak prorakyat.
"Ya. Kritis itu ialah amanah konstitusi buat tetap mengawasi pemerintah. aku tetap bakal kritis serta berpihak kepada rakyat. Karena berpihak kepada rakyat itu bagian amanah konstitusi selaku anggota DPR," tegas Fadli Zon usai melantik pengurus DPW Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) Aceh di Gedung Asrama Haji, Kota Banda Aceh, Sabtu malam (26/10/2019), seperti dikutip dari RMOL.
Menurut Fadli Zon, walaupun posisi Gerindra berada di dalam pemerintahan tidak bakal membungkam haknya menyuarakan kepentingan rakyat banyak atas policy yang diambil pemerintah.
