Gerilya politik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diyakini mengubah peta politik Tanah Air. Pengamat politik Hendri Satrio menduga ada jadwal besar yang sedang dirancang oleh para elite politik Tanah Air.
"Ini kan petanya berubah, jelas berubah sebab setelah Prabowo safari ini sudah pasti berubahlah petanya. Ini kan yang mesti kita pikir. Ini kenapa petanya berubah? Apakah Jokowi nggak percaya sama koalisinya, atau ada jadwal lain yang lebih besar? Nah dugaan saya, ini ada jadwal lain yang lebih besar. Mereka semua menjadi satu perahu, buat apa sebetulnya?" kata Hendri kepada wartawan, Selasa 15 Oktober 2019.
Hendri melihat jadwal besar tersebut mulai terkuak ketika pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Menurutnya, jadwal besar dimaksud yakni amandemen UUD 1945.
"Nah salah satu yang mulai terkuak kan pada ketika pertemuan dengan... antara Prabowo serta Surya Paloh, amandemen secara menyeluruh kemarin yang dikatakan itu," jelasnya.
Menurutnya, kesepakatan antara Prabowo serta Surya Paloh mengenai amandemen secara menyeluruh itu perlu dikritisi. Sebab, Hendri mengatakan, amandemen menyeluruh bakal menyentuh tentang masa jabatan presiden.
"Amandemen secara menyeluruh ini, ini perlu dikritisi. Kenapa? Karena bahwa amandemen secara menyeluruh, di dalamnya itu kan ada periode presiden, masa bakti presiden, kemudian bagaimana pilpres dilaksanakan. Nah itu yang menurut aku mesti hati-hati," ujar Hendri.
Hendri menyebut, jika amandemen menyeluruh terealisasi, reformasi gagal bisa saja tidak lagi menjadi stigma melainkan benar-benar terjadi. Dan Indonesia, sebut dia, bakal kembali ke era sebelum reformasi.
"Kalau sampai kemudian, ternyata, gara-gara amandemen menyeluruh seperti yang dikatakan Surya Paloh, ya artinya Indonesia bakal kembali pada ketika zaman sebelum reformasi. Dan artinya, bisa saja reformasi benar-benar yang tadinya hanya distigmakan gagal, ini distempel benar-benar gagal sebab kembali ke Orde Baru," sebutnya.
Terkait peta politik, Hendri memprediksi hanya ada dua partai yang bakal mengisi pos oposisi, yaitu PKS serta PAN. Namun, buat PAN, jika masuk koalisi pemerintah, ia menyebut partai berlambang matahari itu tidak bakal dapat jatah menteri.
"Jadi bahwa sekarang berubah, ya pasti petanya berubah. Ini hanya menyisakan PKS kelihatannya, walaupun nampaknya Demokrat juga dapat kursi. PAN yang kelihatannya yang bakal menemani PKS. Tapi bukan sebab satu kubu, tapi sebab PAN kayanya nggak dapat kursi menteri. Kalaupun dapat, ya paling kepala badan," tuturnya.
Sumber: Detik
