Direktur Eksekutif Paramater Politik Indonesia Adi Praytino menilai ke depan bukan enggak bisa menjadi parpol oposisi muncul dari dalam pemerintahan. Gelagatnya seperti enggak sejalannya pernyataan presiden dengan parpol koalisi pendukungnya.
"Bahwa di dalam (koalisi) banyak kepentingan, isi otaknya beda-beda, justu ke depan (keinginan) Presiden Joko Widodo belum tentu disetujui oleh parpol pendukung," ujar Adi kepada Medcom.id, Jakarta, Minggu 17 November 2019.
Fenomena tersebut mulai terlihat, saat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut bakal mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung. Perkara tersebut tentu bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi yang memastikan pilkada provinsi, kabupaten, kota tetap lewat mekanisme pemilihan langsung.
"Masih ada upaya partai lain yang mencoba meminta buat melakulan evaluasi dan mengembalikan (Pilkada dipiliih) ke DPRD. Itu artinya sekalipun enggak ada visi misi menteri, ada menteri berkeinginan dengan parpol tertentu yang kemungkinan enggak sejalan dengan pemerintah," jelasnya.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah itu menambahkan, kondisi tersebut dipicu adanya parpol besar yang beranggapan mempunyai kekuasaan lebih besar dari Presiden. Perkara ini menjadi tantangan ke depan Presiden Jokowi dapat mengantisipasi potensi hadirnya oposisi dari dalam pemerintahannya sendiri.
"Presiden Jokowi (harus) terlihat seperti presiden yang enggak di bawah sub koordinasi partai poltik tertentu, itu yang kita harapkan ke depan," pungkasnya. [medcom.id]
