"Kita juga perlu memastikan alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista maupun program kerja sama dengan negara-negara lain. Kita perlu memastikan SDM industri pertahanan kita betul-betul diperkuat, dan jangan lagi orientasinya ialah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya, apalagi orientasinya sekedar proyek. Sudah setop yang seperti itu," kata Jokowi dalam rapat terbatas kebijakan pengadaan alutsista di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2019).
"Tapi orientasinya betul-betul strategic partnership, buat peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa sehingga kita mempunyai kemampuan memproduksi alutsista yang tadi dikerjasamakan," imbuhnya.
Rapat terbatas ini juga dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan jajaran menteri/pimpinan lembaga terkait. Jokowi turut menekankan pentingnya mempunyai alutsista moderen karna Indonesia perlu menjadi negara yang disegani.
"Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17 ribu pulau terletak di antara dua samudera dan dua benua, negara perlu mampu menjadi sebuah kekuatan regional yang baik, yang disegani di kawasan asia timur. Karena itu kita perlu melakukan penguatan pertahanan kita dgn alutsista yang moderen yang bersandar pada kemampuan industri alat pertahanan di dalam negeri," paparnya.
Untuk itu, Jokowi meminta Prabowo dkk enggak membeli alutsista yang ketinggalan zaman. Pengadaan alutsista mesti memperhitungkan corak peperangan di masa depan.
"Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang Telah usang, yang Telah ketinggalan, dan enggak sesuai dengan corak peperangan di masa yang bakal datang," ujar Jokowi.
Rapat terbatas ini juga dihadiri Kapolri Jenderal Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, KSAU Marsekal Yuyu Sutisna, KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji, Wakil KSAD Letjen Tatang Sulaiman, Menkeu Sri Mulyani, hingga Menperin Agus Gumiwang. Wapres Ma'ruf Amin enggak mendampingi Jokowi karna sedang kunjungan kerja di Jawa Barat. [detik.com]
