Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadikan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai salah satu petinggi BUMN menuai kontroversi, ada yang mendukung ada juga menolak. Salah satu pihak yang menolak yaitu Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara.
Marwan menolak karna Ahok dinilai mempunyai catatan hitam. Marwan pun meragukan rencana 'bersih-bersih' dengan memasukan Ahok, lantaran bersih-bersih itu menggunakan 'sapu kotor'.
Menanggapi itu, Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga mengatakan, hingga ketika ini Ahok masih bersih. Ia bilang, kasus Ahok terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Telah berhenti.
"Kan Telah di KPK, dan KPK juga tidak meneruskan yang dikatakan Pak Marwan itu. Sampai hari ini masih bersih," ujarnya kepada detikcom, Kamis (21/11/2019).
Ia menekankan, KPK enggak lagi melakukan penyelidikan atau sejenisnya terhadap Ahok. Ia bilang, KPK independen sehingga enggak pilih-pilih kasus maupun orangnya.
"Dan KPK juga enggak ada melakukan penyelidikan atau apapun masalah itu. Jadi apakah KPK diragukan Bang Marwan. Coba cek boleh menjadi Bang Marwan selama ini bela KPK dan berkata KPK independen dan sebagainya. Kan tidak boleh menjadi KPK pilih-pilih kasus. Waktu lalu saja berapa menteri TSK (tersangka) dan masuk tahanan," paparnya.
Kembali, dia menekankan, KPK adalah lembaga independen. Sementara Ahok enggak terjerat kasus KPK.
"KPK ini independen dan Ahok tidak ada diperiksa KPK apabila bermasalah hukum, hukum yang mana, apabila ada diproses baru sampai putusan pengadilan tetap kita akui. Ini kan tidak," jelasnya.
Sebelumnya, Marwan menyatakan alasannya menolak lantaran Ahok dinilai mempunyai catatan hitam di bidang hukum. Ada beberapa kasus yang dianggap justru belum dipertanggungjawabkan oleh Ahok, seperti kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.
"Saya mau kasus hukum ini ditindaklanjuti. Semua lembaga negara penegak hukum berkata apabila mereka bukan mengusut kasus dugaan korupsi Ahok tapi mencari alasan melindungi Ahok. Salah satunya Sumber Waras. Kasus ini buktinya Telah lebih dari 3 bukti, termasuk yang ditemukan BPK. Itu pun diabaikan. KPK bilang Ahok enggak punya niat jahat," ujarnya di Pulau Dua Resto, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
"Kala dikatakan Ahok mau bersih-bersih karna di BUMN banyak mafia. Kalau mau menyapu halaman secara bersih gunakanlah sapu yang bersih. Tapi apabila sapu belepotan banyak kotoran ya enggak bisa," tuturnya. [detik.com]
Marwan menolak karna Ahok dinilai mempunyai catatan hitam. Marwan pun meragukan rencana 'bersih-bersih' dengan memasukan Ahok, lantaran bersih-bersih itu menggunakan 'sapu kotor'.
Menanggapi itu, Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Sinulingga mengatakan, hingga ketika ini Ahok masih bersih. Ia bilang, kasus Ahok terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Telah berhenti.
"Kan Telah di KPK, dan KPK juga tidak meneruskan yang dikatakan Pak Marwan itu. Sampai hari ini masih bersih," ujarnya kepada detikcom, Kamis (21/11/2019).
Ia menekankan, KPK enggak lagi melakukan penyelidikan atau sejenisnya terhadap Ahok. Ia bilang, KPK independen sehingga enggak pilih-pilih kasus maupun orangnya.
"Dan KPK juga enggak ada melakukan penyelidikan atau apapun masalah itu. Jadi apakah KPK diragukan Bang Marwan. Coba cek boleh menjadi Bang Marwan selama ini bela KPK dan berkata KPK independen dan sebagainya. Kan tidak boleh menjadi KPK pilih-pilih kasus. Waktu lalu saja berapa menteri TSK (tersangka) dan masuk tahanan," paparnya.
Kembali, dia menekankan, KPK adalah lembaga independen. Sementara Ahok enggak terjerat kasus KPK.
"KPK ini independen dan Ahok tidak ada diperiksa KPK apabila bermasalah hukum, hukum yang mana, apabila ada diproses baru sampai putusan pengadilan tetap kita akui. Ini kan tidak," jelasnya.
Sebelumnya, Marwan menyatakan alasannya menolak lantaran Ahok dinilai mempunyai catatan hitam di bidang hukum. Ada beberapa kasus yang dianggap justru belum dipertanggungjawabkan oleh Ahok, seperti kasus pembelian lahan RS Sumber Waras.
"Saya mau kasus hukum ini ditindaklanjuti. Semua lembaga negara penegak hukum berkata apabila mereka bukan mengusut kasus dugaan korupsi Ahok tapi mencari alasan melindungi Ahok. Salah satunya Sumber Waras. Kasus ini buktinya Telah lebih dari 3 bukti, termasuk yang ditemukan BPK. Itu pun diabaikan. KPK bilang Ahok enggak punya niat jahat," ujarnya di Pulau Dua Resto, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
"Kala dikatakan Ahok mau bersih-bersih karna di BUMN banyak mafia. Kalau mau menyapu halaman secara bersih gunakanlah sapu yang bersih. Tapi apabila sapu belepotan banyak kotoran ya enggak bisa," tuturnya. [detik.com]