RIDHMEDIA - Kasus Jiwasraya gagal bayar polis nasabah hingga triliunan rupiah akan berimbas pada citra Presiden Joko Widodo. Sebab, perusahaan plat merah itu mengalami kerugian saat Jokowi memimpin negeri ini.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio bahkan mengingatkan agar aparat hukum segera bertindak. Pasalnya tidak hanya citra Jokowi yang buruk, tuduhan atas kasus Jiwasraya juga sudah melebar ke mana-mana.
Selain tuduhan yang melebar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga sudah kena imbasnya. Mereka diserang tanda pagar #PSImingkemSoalJiwasraya yang menjadi trending topic di Twitter sejak kemarin, Rabu (25/12).
“Kasus Jiwasraya nggak bagus buat citra pemerintahan Presiden Jokowi, bahkan PSI pun kena imbas trending #PSImingkemSoalJiwasraya jadi libur ngritik @aniesbaswedan deh,” sindir pendiri lembaga survei Kedaikopi itu dalam akun Twitter pribadinya.
Kicauan Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio, langsung disambar kata setuju oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Menurutnya aparat harus segera bertindak.
Apalagi, sambung anggota Komisi I DPR itu, semua perangkat hukum sudah ada di tangan pemilik otoritas kekuasaan.
“Jadi bukan untuk intervensi, bukan untuk cari kambing hitam tapi untuk membuka scara terang siapa saja oknum yang terlibat,” terangnya.[rmol]
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio bahkan mengingatkan agar aparat hukum segera bertindak. Pasalnya tidak hanya citra Jokowi yang buruk, tuduhan atas kasus Jiwasraya juga sudah melebar ke mana-mana.
Selain tuduhan yang melebar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga sudah kena imbasnya. Mereka diserang tanda pagar #PSImingkemSoalJiwasraya yang menjadi trending topic di Twitter sejak kemarin, Rabu (25/12).
“Kasus Jiwasraya nggak bagus buat citra pemerintahan Presiden Jokowi, bahkan PSI pun kena imbas trending #PSImingkemSoalJiwasraya jadi libur ngritik @aniesbaswedan deh,” sindir pendiri lembaga survei Kedaikopi itu dalam akun Twitter pribadinya.
Kicauan Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio, langsung disambar kata setuju oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini. Menurutnya aparat harus segera bertindak.
Apalagi, sambung anggota Komisi I DPR itu, semua perangkat hukum sudah ada di tangan pemilik otoritas kekuasaan.
“Jadi bukan untuk intervensi, bukan untuk cari kambing hitam tapi untuk membuka scara terang siapa saja oknum yang terlibat,” terangnya.[rmol]