RIDHMEDIA - Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur bertemu Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor untuk mengawali reses, Senin (23/12). Setelah itu, Aus bertemu rekan-rekan media Kaltim, di salah satu cafe Kota Tepian Samarinda.
Dari sekian banyak bahasan diskusi, isu tentang perpindahan ibukota negara menjadi tema menarik. Apalagi Aus adalah satu-satunya wakil rakyat asal Kaltim yang bertugas di Komisi II DPR.
"Saya sudah tegaskan ke Gubernur, bahwa saya akan terus mengawal perpindahan ibukota negara ke Kaltim," tegas dia kepada wartawan, Selasa (24/12).
Tentang sikap oposisi PKS dan rencana perpindahan ibukota, Aus mengatakan, PKS mendukung atau tidak, sangat tergantung pada apakah perkembangan proses perpindahan ibukota membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Katim.
"Sebab oposisinya PKS adalah oposisi kritis konstruktif, oposisi kami dalam rangka keberpihakan pada rakyat," sebutnya.
Makanya, lanjut Aus, PKS menempatkan dirinya di Komisi II yang bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri, dan membahas persiapan perpindahan ibukota.
"Karena PKS melihat perlu ada pengawalan rencana perpindahan ibukota ini. Dan kalau PKS tidak menempatkan saya di Komisi II, maka tidak ada wakil Kaltim di Komisi II. Karena anggota DPR dapil Kaltim dari partai lainnya tidak ditempatkan di Komisi II," tutur Aus.
Pada kesempatan itu, Aus berpesan dan mengajak untuk terus berjuang agar ibukota negara jadi pindah ke Kaltim.
"Dan kita akan terus menagih janji pemerintah, termasuk janji Menteri PUPR Pak Basuki Hadimuljono. Bahwa beliau berjanji akan berkantor di Kaltim. Selama Kementerian PUPR belum berkantor di Kaltim, maka harapan ibukota negara pindah itu masih jauh. Jadi, saya tunggu beliau berkantor di Kaltim," tutupnya. (Rmol)