Karena menurutnya, rakyat membutuhkan hasil pemberantasan korupsi, bukan sekadar angka yang ditujukan dengan seberapa banyak perkara yang ditangani.
"Melainkan seberapa besar penyelenggaraan negara bisa berjalan efektifitasnya untuk kepentingan rakyat," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Jumat (20/12/2019).
Selain itu, Bamsoet menegaskan, upaya pemberantasan korupsi berjalan efektif, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini meminta KPK tak hanya mengandalkan OTT, melainkan juga strategi dan pendekatan lain.
"Sebagai lembaga penegak hukum, KPK juga harus membangun sinergitas dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan. Bahkan juga ke berbagai lembaga pengawasan lainnya seperti PPATK, BPK, maupun BPKP," jelasnya.
Kemudian, Bamsoet juga menambahkan, mulai periode ini KPK memiliki Dewan Pengawas (Dewas) yang juga baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Bukan untuk menghambat kinerja KPK, melainkan untuk memastikan KPK selalu berada dalam rel dan koridor hukum yang tepat dalam pemberantasan korupsi.
"Kelima anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang dipilih Presiden Joko Widodo adalah para tokoh dengan rekam jejak luar biasa. Penunjukan kelimanya sekaligus menepis anggapan bahwa keberadaan Dewas KPK akan mengebiri kinerja KPK. Justru sebaliknya, Dewas akan semakin memperkuat KPK," pungkas Bamsoet.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK antara lain Ketua KPK, Firli Bahuri, dan empat Wakil Ketua diantaranya Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron dan Nawawi Pomolango.[akc]
