"(Pernyataan Jokowi) Rasional," kata Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, kepada wartawan, Sabtu (7/12/2019).
Jansen mengatakan terkait wacana amandemen UUD 1945, Partai Demokrat menolak. Dia menilai belum ada kepentingan mendesak hingga perlu ada amandemen UUD 1945.
"Demokrat sepakat. Karena tidak ada urgensinya juga melakukan amandemen UUD '45 sekarang ini kan. Apa coba alasan mendesaknya? Kan tidak ada. Kalau soal GBHN yang dipersoalan, kita sekarang ini kan sudah punya Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJM)," ujar Jansen.
Dia mengatakan bila memang RPJM dinilai kurang, maka semestinya GBHN dibuat dalam bentuk UU. Menurutnya langkah tersebut lebih tepat.
"Kalau itu dianggap masih kurang dan tetap memaksa harus ada GBHN, mari kita susun GBHN tapi bentuknya UU. Ngapain kita harus 'mengotak-atik' UUD segala. Toh di DPR perwakilan semua partai juga sudah ada. Dan UU yang terkait hubungan pusat dan daerah memang DPD dilibatkan kan. Jadi sudah lengkap semua," ungkapnya.
Menurutnya, jika hanya ingin ada GBHN, langkah amandemen terbatas UUD 1945 terlalu jauh dan panjang prosesnya. Jansen juga memahami kekhawatiran Jokowi soal pembahasan amandemen nantinya malah melebar lebih dari GBHN.
"Jadi terlalu jauh kita mau mengubah UUD Negara RI 1945 jika maksudnya hanya untuk membuat GBHN ada kembali. Tinggal kita ganti RPJMP dan dilakukan penambahan, lebih cepat dan pendek langkahnya. Karena sekali UUD ini kita buka, bisa macam-macam yang ingin diubah kan. Seperti yang ditakutkan Presiden. Dan ini pasti akan menyita energi bangsa ini, karena ini soal konstitusi kan. Hukum tertinggi bagi semua," kata Jansen.
Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDIP Ahmad Basarah menyebut Presiden Jokowi seharusnya tidak harus menyampaikan pernyataan yang cenderung emosional dalam menyikapi isu perihal amandemen UUD 1945.
Basarah menyakini Jokowi tidak mendapatkan masukan yang menyeluruh, termasuk pandangan dari setiap fraksi-fraksi di MPR mengenai wacana amandemen UUD 1945. Jokowi diketahui sempat menyebut bahwa amandemen tidak perlu dilakukan, karena tidak ingin menyerempet ke hal lain selain perihal garis besar haluan negara (GBHN).
"Ya sebenarnya Pak Jokowi tidak harus menyampaikan pernyataan yang cenderung emosional menyikapi soal dinamika wacana dan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara," kata Basarah di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12). [dtk]
