RIDHMEDIA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies Alfarisi Thalib menilai, pernyataan Rocky Gerung 'presiden enggak mengerti Pancasila' adalah kritik, bukan hinaan. Karena itu, enggak layak dibawa ke ranah hukum.
Alfarisi mengungkapkan pandangannya setelah menonton ulang tayangan ILC yang disiarkan TV One, Selasa (3/12), dimana Gerung mengungkapkan pandangannya ketika menjadi pembicara.
"Saya Telah menonton dengan seksama acara ILC tersebut sejak awal hingga akhir. Termasuk juga telah menganalisis pernyataan Rocky Gerung yang menyebut presiden enggak mengerti Pancasila. Aku menilai pernyataan Rocky sarat argumentasi dengan sistem logika yang padat. Dengan itu barangkali Rocky enggak bermaksud menghina Joko Widodo baik sebagai personal maupun sebagai kader PDIP," ujar Alfarisi kepada JPNN.com, Sabtu (7/12)
Menurut Alfarisi, pernyataan Gerung yang ditujukan kepada presiden sebagai pemerintah, adalah kritik membangun. Kemungkinan dilatari sejumlah kebijakan presiden yang dinilainya bertentangan dengan Pancasila. Seperti kebijakan menghapus aturan amdal, adalah bencana bagi lingkungan. Begitu juga kebijakan menaikkan iuran BPJS, dinilai kian menyengsarakan rakyat.
"Tentu masih banyak kebijakan lain yang jika ditelisik justru bertentangan dengan Pancasila. Kebijakan-kebijakan yang enggak mencerminkan nilai Pancasila inilah yang dimaksud Rocky apabila presiden enggak mengerti Pancasila," ucapnya.
Alfarisi lebih lanjut mengatakan, Jokowi sebagai personal diyakini sangat mengerti dan menghafal Pancasila di luar kepala. Begitu juga Jokowi sebagai kader PDIP, tentu telah mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai Pancasila.
"Tetapi sebagai presiden, pemahamannya tersebut bisa dibaca dalam kebijakan yang diambil. Presiden yaitu jabatan publik, yang diberikan dan digaji oleh rakyat, dengan uang rakyat lewat pajak," katanya.
Alfarisi menyebut, rakyat, siapapun dia, berhak mengawasi dan mengontrol setiap kebijakan presiden apakah Telah pancasilais atau justru bertentangan dengan Pancasila.[]
