Unjuk rasa ini berubah menjadi ricuh saat polisi mencoba membubarkan peserta dengan menyemprotkan lada.
Para pengunjuk rasa melawan dengan melemparkan gelas, botol dan batu ke arah polisi.
“Bebaskan Uighur, Bebaskan Hong Kong. Otonomi palsu oleh Cina menyebabkan genosida,” kata pengunjuk rasa Hong Kong pada Ahad, 22 Desember 2019.
Sekitar 1.000 orang pengunjuk rasa juga membawa bendera Uighur dan poster. Mereka merupakan bagian dari demonstran yang kerap berdemonstrasi menuntut penerapan demokrasi di Hong Kong selama enam bulan terakhir.
Sebagian dari demonstran mengenakan pakaian serba hitam dengan wajah mengenakan masker untuk menutupi identitas mereka. Unjuk rasa ini diikuti kelompok tua dan muda.
Protes pro Uighur ini muncul setelah pemain sepak bola Mesut Ozil dari klub Arsenal memicu kehebohan dengan mengiritik kebijakan Cina terhadap etnis minoritas Muslim Uighur di wilayah Xinjiang.
Ozil, yang merupakan warga Jerman keturunan Turki dan beragama Islam, mencuit di akun Twitternya bahwa,”Etnis Uighur merupakan pejuang yang melawan persekusi.” Dia mengritik kebijakan tangan besi Cina di Xinjiang dan respon diam dari komunitas Muslim dunia.
“Saya pikir kebebasan dasar dan kemerdekaan harus berlaku untuk semua orang tidak hanya di Hong Kong,” kata Wong, 41 tahun, yang mengikuti unjuk rasa di Hong Kong tadi.
Aljazeera melansir unjuk rasa damai ini menjadi rusuh saat sekelompok kecil demonstran mencopot bendera Cina dari salah satu gedung pemerintahan di sekitar lokasi unjuk rasa. Mereka mencoba membakar bendera itu.
Panitia yang melihat ini mencoba menghentikan upaya pembakaran bendera Cina ini. Namun, polisi anti-huru hara langsung masuk ke tengah massa dan menyemprotkan lada, yang membuat demonstran marah dan melemparinya dengan botol air. Seorang polisi mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke massa meski tidak menembak.
Menurut data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan aktivis advokasi HAM, ada sekitar 1 juta warga Uighur dan kelompok etnis minoritas Muslim lainnya di Cina yang ditahan di kamp-kamp di Xinjiang sejak 2017.
Negara-negara Barat seperti AS dan Eropa mengecam tindakan pemerintah Cina dan menyebutnya sebagai pelanggaran HAM.
Pemerintah Cina beralasan pelatihan etnis Uighur di kamp itu sebagai upaya untuk melatih warga melakukan kegiatan vokasi dan keterampilan baru. Ini juga untuk meredam potensi terorisme dan separatisme. Beijing membantah telah memperlakukan Uighur dengan buruk.[tpc]
