Ridhmedia - Keputusan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menarik rekan militernya, Sjafrie Sjamsoeddin dan Johannes Suryo Prabowo ke dalam pemerintahan dinilai sebagai persekutuan politik.
Hal itu disampaikan oleh Jurubicara Front Pembela Islam (FPI), Munarman. Menurutnya, persekutuan tersebut juga pernah terjadi antara PFI dengan partai politik.
"Jadi persekutuan kita dengan partai politik ya. Saya mau sebutkan persekutuan FPI dengan umat Islam, pada waktu itu dengan partai politik, itu persekutuan yang sifatnya taktis," kata Munarman di Hotel Hilton Double Tree, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Selasa (31/12).
Oleh karenanya, ia memandang tak ada yang salah dengan sikap Prabowo yang menggandeng rekannya ke dalam pemerintahan.
“Siapapun setelah kontestasi selesai ya urusan dia masing-masing,” katanya.
“Jadi politik dalam pandangan Islam itu sesuai dengan kemanfaatan saja. Apabila ada hal-hal menurut kaidah dipandang merugikan, maka umat Islam wajib tampil menghindari kerugian itu,” sambungnya.
Persekutuan tersebut ia contohkan saat gelaran Pilpres 2019. Saat itu, umat melihat ada paslon yang berpotensi melakukan kriminalisasi ulama.
“Maka umat Islam wajib mengusung atau mendrong calon yang tidak punya track record dalam menyakiti ulama, mengkriminalisasi ulama, atau mengkriminalisasi ajaran Islam,” ucapnya.
Di sisi lain, saat disinggung sikap Prabowo dan jajarannya memilih berkecimpung ke dalam pemerintahan, pihaknya memastikan tak kecewa.
“Kami bukan main perasaan, kalau kecewa itu kan orang jatuh cinta. Kita ini bukan cinta-cintaan. Urusan kami itu sangat firm, ada proses kontrak politik, ada program yang kami ajukan, jadi bukan soal perasaan. Kalau kecewa itu soal perasaan,” tutupnya. (Rmol)
