RIDHMEDIA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyuono mengatakan jangan sampai ada dana dari Jiwasraya yang mengalir pada dana kampanye Pilres 2019 silam. Menurutnya permasalahan tersebut harus diselidiki dengan hati-hati dan dituntaskan.
"Jangan sampai ada dana Jiwasraya yang dibobol mantan Direksi Jiwasraya yang kemudian menjadi staff di KSP disalurkan ke dana pemenangan kampanye Pilpres 2019," katanya dihubungi di Jakarta, Jumat (20/12/2019).
Arief menambahkan, Pihak yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan jangan berhenti hanya di satu atau dua direksi saja, melainkan juga harus didalami keterkaitan staf KSP yang merupakan mantan petinggi Jiwasraya.
Menurutnya KPK sebaiknya melakukan supervisi terhadap Kejaksaan Agung yang sedang menyidik kasus dugaan mega Korupsi PT Jiwas Raya dengan modus operandi investasi saham tapi saham yang diborong justru saham junk semua alias saham gorengan.
"Dan perlu diselidiki juga sampai Mantan Direktur Jiwasraya yang sudah membangkrutkan negara bisa jadi staff di KSP siapa yang mengusulkan pasti ada benang merah dengan pembobolan Jiwasraya tersebut,"Katanya
Salah satunya menurut dia seperti saham Tramp perusahaan yang dimiliki oleh Heru Hidayat yang dibeli Jiwasraya hingga rugi triliunan rupiah. Karena itu, Kejaksaan Agung harus memeriksa pemilik perusahaan emiten Tramp yaitu Heru Hidayat.
"Dan bila Ada cukup bukti mengarah ketindakpidana segera saja ditahan agar jangan sampai kabur ke luar negeri nantinya," katanya.
Ketua Umum FSP BUMN Bersatu itu, menyarankan penyidik perlu hati-hati jangan sampai masalah defaultnya Jiwasraya yang jumlah triliunan ini nanti bisa berakibat sistemik pada pasar keuangan dan perbankan Indonesia Indonesia, hingga menjadi pemicu krisis keuangan di Indonesia apalagi krisis ekonomi global sudah mulai terjadi dengan terjadi kelesuan perekonomian nasional
Krisis keuangan Jiwasraya berakibat sistemik ke perbankan karena Ada bank BTN Dan BRI serta bank swasta yang menjual produk produk Jiwasraya
Selain itu Juga perlu dikembangkan oleh Kejaksaan Agung atas dugaan keterlibatan oknum oknum petinggi di OJK yang di duga ikut membantu Dan membiarkan penjualan saham saham junk ( sampah ) kepada jiwasraya tersebut sehingga Jiwasraya default untuk membayar klaim Pemegang polis Jiwasraya.[ak]
