Anggota Komisi II DPR itu menyebut lebih baik Fachrul Razi mengurus hal-hal yang lebih subtansial dan mendesak di internal Kemenag. Seperti masalah lembaga pendidikan yang terafiliasi dengan Kemenag. Ia bahkan menyebut Menag terlalu berlebihan mengurusi hal-hal seperti itu.
“Itu berlebihan, saya kira menteri agama enggak usah ngurusi yang begitu-begitu deh. Terlalu remeh menteri ngurus begituan, banyak persoalan besar di negeri ini daripada sekadar ngurusi majelis taklim,” ujar Yaqut di Jakarta, Rabu (4/12).
Dalam pandangan Yaqut kebutuhan majelis taklim tak sekedar dana. Pernyataan itu untuk membantah klaim Menag mengenai tujuan sertifikasi majelis taklim untuk mempermudah penyaluran dana dari pemerintah.
“Jangan underestimate majelis taklim butuh dana. Tapi lebih baik tidak dibatasi ketika menyampaikan dakwah, itu juga keinginan mereka. Jadi bukan hanya soal dana,” katanya
Bagi Yaqut, Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 yang diterbitkan pada 13 November 2019 justeru mempersulit keberadaan majelis taklim. Bahkan, kata dia, aturan itu bertentangan dengan keinginan Presiden Jokowi agar kebijakan berjalan cepat dan efisien.
“Ngapain coba bikin aturan ribet, kalau bahasa presiden itu malah membuat sandungan sendiri (untuk majelis taklim),” tuturnya. [iin]
