RIDHMEDIA - Kementerian Pertahanan menjelaskan mahasiswa yang lolos pelatihan bela negara dan menjadi bagian komponen cadangan (komcad) bakal dilarang buat ikut berdemonstrasi mengkritik pemerintah. Namun komponen cadangan dari unsur mahasiswa ini dibantah sebagai upaya menghadirkan militerisme di kampus.
Persoalan ini disampaikan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan Bondan Tiara Sofyan ketika mendampingi Sekjen Kemenhan Laksdya TNI Agus Setiadji di kampus Institut Pertanian Stiper (Instiper) Sleman, Sabtu (7/12).
“Mahasiswa kami jadikan sumber paling potensial dalam program ini sebab mereka Telah terlatih dan terdidik, di mana status ini cuma dinikmati 9 persen penduduk Indonesia,” kata Bondan ketika memaparkan materi dalam seminar 'Bela Negara dalam Lingkup Kampus pada Era 4.0’.
tidak cuma perlu lulus syarat administrasi dan fisik, peserta bela negara bisa diterima melalui jalur potensi khusus seperti punya keahlian teknologi informasi. Bondan menjelaskan, usai menempuh pendidikan tiga bulan, peserta bakal kembali ke kampus dan beraktivitas seperti biasa.
Anggota resimen mahasiswa atau menwa yang ikut program ini bakal diwajibkan bermarkas dan melapor ke Kodam.
“Mereka juga enggak diperkenankan memakai seragam jika enggak ada kegiatan aktif. Tapi yang paling penting mahasiswa yang menjadi bagian komcad dilarang ikut berdemo. Apalagi demo yang menyerang pemerintah. Mereka Telah seperti TNI maupun Polri serta mendapatkan uang saku,” katanya.
Bondan juga berkata langkah awal program bela negara ini bakal fokus digelar di Kodam. Namun program ini bakal dijadikan mata kuliah pilihan dan bakal dibahas dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Menurutnya, mahasiswa yang enggak tergabung di menwa bisa mendaftar program ini jika Telah lulus mata kuliah bela negara.
“Apakah dengan keberadaan komcad dari kalangan mahasiswa, menwa bakal dihapuskan, ini juga bakal kami bicarakan dengan Kemendikbud,” katanya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksdya TNI Agus Setiadji membantah program bela negara buat mahasiswa ialah upaya menghidupkan militerisme di kampus.
“Program bela negara yang kami gagas dan diamanatkan dalam UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) bersikap sukarela. Bukan seperti Singapura yang dikonsep wajib,” katanya kepada Gatra.com.
Agus yakin, jika diikuti secara sukarela, program bela negara buat mahasiswa enggak bakal menghadirkan militerisme di kampus.[]
