Menurut Moeldoko, pengangkatan seseorang untuk menduduki posisi tertentu pasti melewati penilaian. Selain itu juga dilihat prestasi dan latar belakang yang bersangkutan.
"Seperti saya menjadi Panglima, saya mengenali orang-orang yang dulu pernah bekerja dengan saya dan memiliki prestasi yang baik. Sehingga pada saat menjadi panglima, mereka-mereka ini bisa saya tunjuk sebagai asisten saya. Analoginya seperti itulah kira-kira," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (23/12).
Moeldoko memastikan, tak mungkin sebuah jabatan strategis seperti Kapolda Metro Jaya dipertaruhkan dengan memilih tanpa pertimbangan.
"Pasti ada sebuah pertimbangan, kalkulasi-kalkulasi yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki kapasitas untuk bekerja, memiliki loyality untuk bekerja," tegasnya.
Selain kapasitas dan loyalitas, seseorang diangkat dalam jabatan pucuk pimpinan juga harus memiliki integritas. Menurutnya, tiga poin itu yang selalu ditekankan dalam memilih seseorang ketika diangkat sebagai pimpinan.
"Nggak mungkin sebuah jabatan yang sangat penting dipertaruhkan dengan cara-cara mendapatkan seseorang yang tidak terbukti hebat di lapangan," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai Jokowi sedang memperlihatkan sikap untuk menonjolkan 'Geng Solo' di pucuk pimpinan kepolisian.
Hal tersebut ia ungkapkan merespons pemilihan Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Nana Sudjana, yang menduduki kursi Kapolda Metro Jaya padahal menurut Neta, prestasi Nana relatif biasa dan tidak ada yang menonjol.
"Tampil Nana sebagai Kapolda Metro menunjukkan Jokowi semakin hendak menonjolkan 'Geng Solo' di Polri," ujar Neta.
Demikian juga dengan Brigadir Jenderal Ahmad Lutfi yang langsung mendapat promosi sebagai Wakapolda Jawa Tengah setelah usai menjabat sebagai Kapolresta Solo. Lalu penunjukkan Irjen Listyo Sigit Prabowo yang baru-baru ini menjabat sebagai Kabareskrim. Diketahui, Listyo sempat menjabat sebagai Kapolrestas Solo dan juga sebagai ajudan Jokowi. [rmol]
