Yang terbaru adalah, Fraksi PSI DKI Jakarta tidak memakai semua dana reses dan mengembalikan sisanya ke APBD.
Fraksi PSI mengaku mendapat fasilitas dana reses sebesar Rp 2,44 miliar. Namun dari dana tersebut, mereka hanya menggunakan anggaran sebesar Rp 1,68 miliar, sisa Rp 752 juta dikembalikan ke kas daerah.
Bukannya terlihat keren seperti yang selama ini diklaim PSI, apa yang dilakukan partai yang didominasi anak muda itu justru merugikan masyarakat dan membuat publik bertanya-tanya.
Bahkan beberapa tokoh nasional pun curiga dengan apa yang dilakukan PSI. Sebut saja, pendiri Partai Gelora, Fahri Hamzah yang mewanti-wanti PSI.
Mantan Wakil Ketua DPR itu mengingatkan bahwa pengembalian uang atau fasilitas negara yang legal seringkali mengakibatkan datangnya sesuatu yang ilegal.
"Pakailah fasilitas yang disiapkan negara supaya yang disiapkan oleh bohir swasta dapat dikurangi. Itu pengalaman saya. Kecuali kalau niatnya citra," ujar Fahri beberapa hari yang lalu melalui Twitter pribadinya seperti melansir rmol.id.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif pun ikut berkomentar tentang apa yang dilakukan PSI tersebut.
"Kalau tidak dipakai masyarakat akan menilai, kok enggak turun? Jadi ada kesempatan diberikan oleh negara, bahwa setiap setahun, tiga kali turun ke dapil. Untuk menyerap aspirasi sebanyak mungkin ketemu masyarakat," ungkap Syarif kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (27/12).
Syarif menilai, soal pengembalian dana sebenarnya silahkan saja. Namun yang dikhawatirkan adalah kalau dana itu dipulangkan hanya untuk pencitraan maka ditakutkan tidak memenuhi perencanaan.
"Jadi kalau dia mengurangi perencanaan yang berjumlah 16 titik, masyarakat kan kehilangan. Kok dia enggak turun ya. Kira-kira gitu loh. Masyarakat yang dirugikan," tegasnya.
Untuk itu, Syarif menyatakan DPRD DKI harus bentuk semacam badan yang mengawasi fraksi yang sedang melakukan reses. Hal itu guna serapan aspirasi masyarakat bisa lebih efektif.
"Begitu rapat di DPRD komplain hasil reses saya enggak dipakai. Orang cuma 6 sampai 8 titik doang. Coba kalau banyak, kan ada banyak lagi program yang diakomodir untuk pemerintah," pungkasnya.[ljc]
