Menurut Ma'ruf Amin rendahnya tarif tersebut menjadi salah satu penyebab PDAM mengalami kerugian.
"Sebagai contoh tarif air bersih yang diberlakukan oleh PDAM Jakarta dan Depok hanya Rp 7.000 per meter kubik. Di Bogor Bahkan hanya Rp 4.500 per meter kubik. Dengan kondisi ini tidak mengherankan kalau 40 persen lebih PDAM mengalami kerugian karena tarif yang diberlakukan di bawah nilai full cost recovery (FCR)," katanya di depan seluruh peserta.
Mantan Ketua MUI ini membandingkan dengan tarif Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang jauh lebih mahal rata-rata Rp 2 juta per meter kubik. Ia pun dibuat heran karena sebagian masyarakat malah ketergantungan dengan AMDK.
Berdasarkan catatannya mengutip Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Maret 2019, rumah tangga yang menggunakan AMDK sebagai sumber air minum utama mencapai 38,28 persen.
"Persoalan penentuan tarif berbagai proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) yang dilayani oleh PDAM di berbagai daerah menjadi salah satu penyebab terkendalanya PDAM untuk melakukan perluasan layanan air minum yang aman kepada masyarakat," ucapnya.
Menurut Ma'ruf Amin, penentuan tarif PDAM sering bersifat populis bahkan politis.
Artinya keputusan penetapan tarif tersebut tidak ditentukan berdasarkan perhitungan keekonomian.
"Tanpa disadari hal ini membebani masyarakat yang harus membeli AMDK sebagai sumber air minum utama dengan harga yang sangat mahal," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dibuat heran karena 70 persen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam kondisi merugi. Padahal kata Tjahjo, masyarakat butuh air bersih.
"Ini kok masa semua hampir 70 persen PDAM rugi, total rugi semua, ini kan kasihan. Padahal, air itu adalah kunci utama sebuah daerah air itu harus bisa mencukupi air minum yang bersih untuk penduduknya, nah itu kok bisa rugi," ucap Tjahjo. [kpc]
