Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI periode 2019-2021, Elevan Yusmanto, mengatakan, hal ini diperlukan agar tidak muncul kecurigaan dari berbagai pihak atas apa yang terjadi pada muslim Uighur.
"Kami meminta pemerintah kita untuk bisa bersikap tegas, mendesak China agar membuka informasi seluas-luasnya terkait apa sebenarnya yang terjadi di Uighur," kata Evan, panggilan akrabnya, dalam keterangan medianya, Kamis (18/12/2019).
"Kalau memang tidak terjadi apa-apa, seharusnya pemerintah China tidak perlu takut untuk memberi akses, jangan sampai masyarakat dunia menaruh curiga. Apalagi, kabar yang beredar di media, akses berkunjung ke Uighur sangat dibatasi dan ketat," terangnya.
Menurut Evan, sikap Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia atas masalah Uighur sedang ditunggu dunia internasional.
"Negara kita kan anggota DK Tidak Tetap PBB, anggota OKI dan juga punya hubungan bilateral yang sangat baik dengan China. Seharusnya bisa berperan lebih jauh daripada hanya sekadar wait and see, " tambah Evan.
"Jangan sampai aspirasi umat Islam di Indonesia yang ingin melihat Indonesia punya peran dalam masalah Uighur ini terkecewakan, sudah seharusnya pemerintah kita punya sikap," tegas Evan.
Sebelumnya, kebijakan China terhadap kaum minoritas Uighur di Xinjiang telah menyita perhatian dunia internasional.
Menurut laporan aktivis hak asasi manusia, Pemerintah China diduga telah melakukan cuci otak terhadap kaum minoritas di Xinjiang dan menempatkan jutaan orang di kamp-kamp konsentrasi.[mc]
