Menurut Mahfud, terkait Uighur akan ditangani oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
“Ibu Menlu sudah melakukan langkah-langkah. Kita punya jalan diplomasi lunak. Sejak dulu kita menjadi penengah dan mencari jalan yang baik, bukan konfrontatif,” katanya, di Jakarta, Kamis (19/12), usai diskusi Gerakan Suluh Kebangsaan dengan tema “Merawat Semangat Hidup Berbangsa”.
Mahfud menjelaskan pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan, kemudian dari kelompok masyarakat juga ikut berperan.
“Ada MUI (Majelis Ulama Indonesia), Muhammadiyah, dan sebagainya sudah ke sana. Kita cari jalan yang baik,” katanya.
Sebagai manusia, ia mengakui tidak mungkin mendiamkan begitu saja terkait isu kemanusiaan di Uighur, tetapi perlu juga mengetahui persoalan yang sebenarnya.
“Karena di China itu kawasan Muslim kan banyak juga, bukan hanya Uighur. Saya pernah ke Beijing, ke berbagai tempat lain, aman-aman aja,” ujar Mahfud.
Artinya, Mahfud mengingatkan harus lebih objektif melihat seluruh persoalan itu sehingga pemerintah melalui politik bebas aktif akan melakukan langkah terbaik untuk kebaikan umat manusia.
Dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap etnis Muslim Uighur di wilayah Xinjiang telah berlangsung lama.
Para ahli dan aktivis PBB mengatakan sedikitnya satu juga warga Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang sejak 2017, seperti dilaporkan Reuters.
Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, justru mempersilakan masyarakat Indonesia untuk melihat langsung kondisi muslim di Uighur, China. Dia menampik adanya pemberitaan tindakan intimidasi dan aksi kekerasan oleh pemerintahnya.
Duta Besar memastikan wilayah Xinjiang, kawasan yang banyak ditempati muslim Uighur, kondisinya aman.
“Silakan jika ingin berkunjung, beribadah, dan bertemu dengan masyarakat muslim Uighur. Persoalan di Xinjiang sama dengan kondisi dunia lain. Ini upaya kami memerangi radikalisme dan terorisme,” ucap Xiao Qian saat bertemu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, di Kompleks Istana Kepresiden Jakarta, Rabu 18 Desember 2019. [psid]
