RIDHMEDIA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Sarwi Chaniago menilai wacana penambahan masa jabatan presiden lewat amendemen konstitusi adalah ide ngawur dan a-historis.
Ia mengingatkan kalau pengalaman pahit di bawah rezim Orde Lama dan Orde Baru Telah lebih dari cukup buat enggak bermain-main dengan wacana semacam ini.
Analis politik yang karib disapa Ipang itu menyatakan prinsip dasarnya kekuasaan itu perlu dibatasi dan diawasi sebab punya kecenderungan menyeleweng dan menyimpang. "Pengawasan dan pembatasan yakni harga mati jika kita enggak mau masuk ke dalam lubang yang sama rezim otoriter masa lalu," katanya, Rabu (4/12).
Menurut Ipang, Presiden Jokowi Telah tegas dan jujur menyatakan sikap politik dan posisinya menolak keras ide ini. Ia mengapresiasi politik Jokowi yang secara terbuka menolak keras wacana penambahan masa jabatan presiden.
"Beliau tampak enggak happy dengan elite yang cari muka. Aku pikir, sikap dan posisi politik Pak Jokowi Telah tepat," ujarnya.
Ipang menilai Jokowi pun bakal menolak amendemen sebab berpotensi merembes ke pasal-pasal lain yang enggak mencerminkan jati diri bangsa sebagai bangsa demokratis seperti pilpres via MPR maupun penambahan masa jabatan presiden dan seterusnya.
"Wajar Pak Jokowi sedikit meradang, sebab Pak Jokowi paling dirugikan dengan mencuatnya wacana ini," ujarnya.
Ia berkata presiden enggak cukup cuma dengan mengeluarkan pernyataan resmi, tetapi juga perlu mengonsolidasi kekuatan politik di bawah koalisi pemerintahan. "Jika tidak, sikap presiden bakal cenderung dianggap enggak konsisten dan menyimpan motif tertentu," kata Ipang. []
