Dilansir dari Sindonews.com, Sebab Indonesia negara yang demokratis, dimana kebebasan itu adalah peradaban sehingga harus tetap dirawat dan disiram kebebasan berpikir.
"Jangan dikit-dikit lapor, pekerjaan polisi sudah berat, sekarang harus mengurus yang tetek bengek ndak penting bagi rakyat," ujar Pangi saat dihubungi , Kamis (5/12/2019).
"Harus dipilih dulu mana yang masuk diksi frasa penghinaan atau pencemaran nama baik, jangan dikit lapor-lapor, pemimpin itu dibiayai rakyat sangat mahal, jangan sampai feodal dan antikritik," sambungnya.
Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini, Presiden Jokowi harus siap dikritik. Apalagi yang dikritik adalah panggung ruang sehat yaitu terkait presiden tidak Pancasilais karena menaikkan BPJS, tarif listrik, tol, menambah hutang dan lainnya.
"Ini kan konstruktif, agar presiden berhenti berhutang kalau beliau mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk sikap dan perbuatan, sebab Pancasila tidak perlu berkoar-koar seolah-olah paling mengerti dan paling Pancasila. Yang repot bayar hutang nanti kan pemimpin setelah beliau, hutang ditinggalkan sudah terlalu banyak," jelasnya.
Pangi menjelaskan kebebasan berbicara dan berekspresi harus dirawat. Jangan sampai negara dan elitenya mundur menjadi bangsa feodal antikritik.
Apalagi, lanjut Pangi, pakar hukum sudah menjelaskan detail mana yang masuk wilayah penghinaan simbol negara, apalagi UU ITE sekarang membuat bangsa Indonesia takut mengkritik karena pasalnya karet.
"Kritik itu bisa menjadi vitamin dan sehat bagi pemerintah, karena ibarat dalam tubuh kita kritik itu ibarat antibodi menjaga daya tahan pemerintah sebelum jatuh ke jebakan dan lobang yang lebih dalam lagi," jelasnya.
"Harusnya pemerintah mengucapkan terima kasih kepada NGO dan masyarakat yang terus mengawal dan mengingatkan pemerintah, menjadi pemimpin itu dibiayai mahal dari pajak rakyat, telinga jangan tipis, jangan mudah baper kalau menjadi pejabat atau pemimpin, siap dengan kritikan," tuturnya.[ljc]
