Jimly menilai, pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang menyebut pemerintah enggan mencampuri urusan negara lain, tak mencerminkan falsafah sila ke-2 dari Pancasila.
"Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila harus jadi rujukan sikap universalitas kemanusiaan," ujarnya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/12).
Karena, lanjut Jimly, Indonesia memiliki falsafah hidup yang jelas. Yakni Pancasila sebagai pedoman untuk hidup berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, Jimly berpesan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk meneladani Pancasila, terlepas dari sikap politik pemerintah terhadap China.
"Di manapun terjadi kasus-kasus kemanusiaan, terlepas dari perbedaan-perbedaan kepentingan politik antarnegara, antarbangsa, antaretnis ataupun antaragama," ucap Jimly.
"Ini adalah falsafah kebangsaan kita di negara Pancasila sebagai amanat proklamasi," tandasnya. [rml]
