RIDHMEDIA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta keputusan penghapusan Ujian Nasional (UN) dilakukan melalui kajian mendalam dan tidak tergesa-gesa.
"Kami mendukung dihapuskannya UN, tetapi juga dengan catatan yang sangat keras," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di sela Rapat Koordinasi Wilayah DPW PKS Jawa Timur, Surabaya, Minggu (15/12/2019).
Menurutnya, kebijakan itu didukungnya asal pemerintah tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan tersebut. Dia mengatakan Kemendikbud harus melakukan kajian mendalam, karena hal itu berkaitan dengan masa depan siswa dan sumber daya manusia.
"Yaitu agar kebijakan itu tidak diambil karena ketergesa-gesaan, karena asal menteri baru buat kebijakan baru. Haruslah berbasis kajian yang mendalam karena ini terkait masa depan anak-anak bangsa, nasib SDM, Janganlah mereka terombang ambing oleh kebijakan yang selalu berubah pada setiap kementerian yang selalu berubah," ujarnya.
Hidayat berharap kebijakan alternatif pengganti UN harus bisa menghasilkan lulusan pelajar yang berkualitas dan bisa menjawab tantangan zaman.
"Yang dipentingkan dari adanya kebijakan-kebijakan itu adalah betul-betul untuk mendukung dan mendorong terjadinya peningkatan kualitas dari pada pendidikan kita, SDM pendidikan kita input dan ouputnya," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim membeberkan konsep Asesmen Kompetensi Minimum yang menjadi pengganti format dalam Ujian Nasional (UN) pada 2021.[tsc]
