"Tindakan cepat Erick Thohir yang memecat Dirut Garuda Askhara patut kita apresiasi. Ini adalah bentuk komitmen yang nyata bahwa tidak boleh ada pejabat yang memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi dan kelompok," ujar Nasir Djamil yang juga politisi PKS itu, Sabtu (7/12).
Sebagai partai oposisi, Nasir Djamil mengakui bahwa langkah Menteri BUMN tersebut tentu menjadi peringatan bagi pejabat tinggi di jajaran perusahan pelat merah agar tidak berkolusi dan memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan diri sendiri.
Begitupun, lanjut Nasir, dirinya ingin agar kasus penyeludupan motor Harley Davidson yang dilakukan oleh Ashkara tidak cukup hanya dengan pemecatan. Proses hukum perlu ditegakkan karena perbuatan Ashkara telah merugikan negara.
"Jangan sampai masyarakat hanya dihibur dengan tindakan pemecatan. Menteri BUMN harus berani meminta aparat penegak hukum untuk memproses perbuatan melanggar hukum Askhara," ujar Nasir.
Nasir menyatakan, jika kasus Askhara ini dibawa ke ranah hukum, besar kemungkinan akan membuka tabir sejak kapan praktik penyelundupan itu dilakukan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa penyelundupan itu sudah beberapa kali dilakukan dan melibatkan pihak lain yang berpengaruh.
"Apa yang dilakukan oleh Askhara melukai rasa keadilan publik. Jangan sampai kalau rakyat kecil menyelundupkan barang yang kecil langsung diproses hukum. Sedangkan pejabat tinggi justru hanya dipecat tapi tidak diproses hukum", ujarnya. [rml]
