RIDHMEDIA - Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha meminta agar Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi istilah 'Islam Radikal' yang dilekatkan pada kelompok Islam tertentu. Menurutnya, istilah lain selain Islam Radikal diperlukan agar hubungan antara pemerintah dan ormas Islam ke depannya tetap terjalin dengan baik.
Hal itu ia sampaikan untuk merespons Hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V PPP yang meminta agar Jokowi menjaga hubungan baik dengan ulama dan umat Islam, termasuk ormas.
"Istilah lain yang lebih santun dengan istilah 'ekstrem kanan' sebagai sebuah istilah yang pernah digunakan oleh presiden Sukarno dan Soeharto," kata Tamliha, Senin (16/12).
Lebih lanjut, Tamliha menilai hubungan Presiden Jokowi selama ini dengan umat Islam di Indllonesia sendiri sudah terjalin dengan baik.
Meski demikian, Ia tidak bisa menafikkan masih ada beberapa kelompok Islam tertentu yang tidak memberikan sambutan positif terhadap Jokowi saat Pilpres berlangsung sampai saat ini.
Melihat persoalan itu, Tamliha menyatakan sudah sepatutnya pihaknya sebagai partai berbasis agama meminta kepada Jokowi untuk memperbaiki hubungan tersebut. Hal itu bertujuan agar pelbagai program yang dirancang pemerintah dapat berjalan baik dan dinikmati oleh seluruh masyarakat.
"Agar visi, misi dan program Presiden bisa berjalan dengan baik dan sukses," kata dia.
Isu radikalisme dalam agama menjadi perhatian serius pemerintah. Teranyar, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi membawa isu penangkalan radikalisme di Indonesia ke Sidang Badan Eksekutif Konferensi Menteri Agama, Wakaf, dan Urusan Islam. Forum internasional itu digelar di Amman, Yordania pada Kamis (12/12).
Zainut mengatakan dunia Islam menghadapi tantangan besar dari internal dan eksternal. Dia menyebut beberapa tantangan yaitu ancaman ekstremisme dan terorisme, serta fenomena Islamofobia.
"Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat serius dalam upaya penanggulangan ancaman radikalisme dan ekstremisme serta komitmen meneguhkan moderasi beragama," kata Zainut dalam keterangan tertulis pada Jumat (13/12). []
