Dirinya tidak ingin apabila organisasi-organisasi masyarakat Islam, ulama, hingga habaib malah dicurigai tidak setia kepada NKRI.
Habib Zen memahami kemungkinkan kalau pemerintah memunculkan kebijakan-kebijakan guna mewujudkan hal-hal yang baik bagi bangsa dan tanah air. Akan tetapi ia meminta kepada pemerintah untuk bisa membuat kebijakan yang malah dianggap mencurigai para ormas Islam.
Hal itu disampaikan Habib Zen saat berpidato dalam acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Rabithah Alawiyah di Hotel Crowne Plaza, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019).
"Janganlah ormas-ormas Islam yang di dalamnya bernaung para ulama, habaib serta dai dicurigai seakan-akan tidak mendukung pemerintah dan merongrong NKRI," kata Habib Zen.
Habib Zen meyakini apabila unsur-unsur yang tadi disebutkan tidak akan mengkhianati pengorbanan daripada pahlawan-pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.
Ketika ditanya seusai acara, Habib Zen mengungkapkan bahwa salah satu kebijakan pemerintah yang membuat resah ialah Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Majelis Taklim.
Kata ia, PMA itu malah membuat umat Islam beranggapan seolah-olah pemerintah mengawasi jalannya Majelis Taklim yang mayoritas dikelola oleh masyarakat secara mandiri.
"Niatnya katanya tidak ada suatu hal yang... tapi orang mulai sudah trauma sendiri seakan-akan Majelis Taklim itu diawasi," ujarnya.
Padahal menurutnya, masih banyak permasalahan di Indonesia yang seharusnya bisa menjadi perhatian pemerintah untuk segera diselesaikan semisal kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.
Keluh kesannya tersebut sempat ia sampaikan langsung kepada Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid yang juga hadir pada acara tersebut.
"Saya secara khusus bicara sama beliau untuk minta bahwa tolong dipikirkan dan jangan mengeluarkan kebijakan yang buat orang resah," katanya.
"Sekarang ini sudah tenang, (tapi) kebijakan pemerintah jadi resah, jadi bukan rakyat yang bikin ini... tapi pemerintahnya yang memunculkan." [suara.com]
