RIDHMEDIA - Menko Polhukam Mahfud Md memberi penjelasan tentang sikap Indonesia terhadap China terkait polemik muslim Uighur. Menurut Mahfud, dirinya sudah memanggil Dubes China untuk meminta penjelasan soal polemik muslim Uighur.
"Saya sudah panggil Dubes China. Saya katakan orang Islam Indonesia agak terusik dengan peristiwa itu," kata Mahfud di salah satu restoran di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).
Dia mengatakan saat itu Dubes China sudah menjelaskan apa yang terjadi di Xinjiang terhadap muslim Uighur. Mahfud mengatakan permintaan penjelasan itu merupakan bagian dari diplomasi lunak.
"Saya pribadi Mahfud, sering ke China. Di sana banyak perkampungan muslim. Di Beijing itu saya ke masjid nyaman, cari restoran Islam, restoran halal ada perkampungannya sendiri kok. Terjadi di Uighur itu seperti apa? Lalu dia memberi penjelasan Uighur itu apa. Oh kalau gitu kami tidak ikut campur. Ini namanya diplomasi. Diplomasi lunak. Bukan diplomasi megafon. Itu ya soal Uighur," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah Indonesia tidak ikut campur soal muslim Uighur. Moeldoko menegaskan tiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warganya.
"Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara. Masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (23/12).[dtk]
"Saya sudah panggil Dubes China. Saya katakan orang Islam Indonesia agak terusik dengan peristiwa itu," kata Mahfud di salah satu restoran di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).
Dia mengatakan saat itu Dubes China sudah menjelaskan apa yang terjadi di Xinjiang terhadap muslim Uighur. Mahfud mengatakan permintaan penjelasan itu merupakan bagian dari diplomasi lunak.
"Saya pribadi Mahfud, sering ke China. Di sana banyak perkampungan muslim. Di Beijing itu saya ke masjid nyaman, cari restoran Islam, restoran halal ada perkampungannya sendiri kok. Terjadi di Uighur itu seperti apa? Lalu dia memberi penjelasan Uighur itu apa. Oh kalau gitu kami tidak ikut campur. Ini namanya diplomasi. Diplomasi lunak. Bukan diplomasi megafon. Itu ya soal Uighur," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah Indonesia tidak ikut campur soal muslim Uighur. Moeldoko menegaskan tiap negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warganya.
"Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara. Masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (23/12).[dtk]