"Belum ada tindakan kongkritkan ke polisi, ya sudah biarin saja tidak terlalu penting (Rocky Gerung) bagi saya," kata Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari kepada wartawan, Sabtu (7/12/2019).
Eva Kusuma Sundari yang juga Ketua Kaukus Pancasila, menilai Rocky Gerung tidak usah ditanggapi karena hanya bermodal omongan untuk menyerang pihak sana-sini. Istana Negara juga tidak menganggap serius Rocky Gerung.
"Kalau saya pribadi sebetulnya terlalu kecil kalau kita anggap Rocky Gerung karena Rocky Gerung siapa? Dia (Rocky Gerung) cuma modal omongan, menyerang sana sini, tampaknya Istana tidak menganggap serius kan," kata dia.
Pernyataan soal Presiden Jokowi yang tak paham Pancasila disampaikan Rocky dalam tayangan ILC di TV One. Menurut Eva, Jokowi sudah melaksanakan nilai pancasila melalui program-program pemerintah.
"Pak Jokowi sudah menjawabnya saat kuliah pancasila yang barusan minggu lalu bagaimana programnya sebetulnya menjalankan nilai pancasila membangun pinggiran itu praktik-praktik pancasila. Jadi menurutku hemat energi ngapain? Nanti tambah gede dia, sudah sekarang kerja...kerja...kerja," tegas Eva.
Atas pernyataan Rocky itu, Eva mengaku belum mengetahui perkembangan tindaklanjut dari politikus PDIP Junimart Girsang yang ingin melaporkan ke polisi. Sebab Junimart sedang berkonsultasi dengan DPP PDIP. DIa pun sempat bertanya kepada Junimart.
"Aku melihatnya yang waktu itu di ILC, Junimart sudah mau menindaklanjuti rencana dia ke polisi nunggu dari DPP PDIP, dia (Junimart) ingin mewakili PDIP, itu saya lagi nunggu jadinya, 'gimana bang? Saya lagi nunggu nih," ucap Eva menirukan Junimart.
Sebelumnya, Fadli Zon yang mengaku sebagai 'juru bicara rakyat', mengaku prihatin oleh ancaman pelaporan Rocky Gerung gara-gara bicara soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap tak paham Pancasila. Menurutnya, kritik terhadap Presiden adalah hal biasa.
"Saya prihatin dengan ancaman kriminalisasi terhadap saudara Rocky Gerung hanya gara-gara kritik kepada Presiden yang disampaikannya di forum ILC kemarin. Ancaman itu menunjukkan rendahnya mutu peradaban politik kita. Kritik terhadap Presiden adalah sesuatu yang biasa dan harus diterima di tengah iklim demokrasi. Begitu juga dengan adu argumentasi, adalah sesuatu yang biasa dalam forum diskusi. Buruk sekali jika setiap perbedaan pendapat di forum diskusi harus dihakimi oleh polisi dan pengadilan," kata Fadli kepada wartawan, Sabtu (7/12).
Fadli menilai ucapan Rocky berisi kritik, bukannya penghinaan. Dia menilai ucapan soal 'Presiden tak paham Pancasila' yang diucapkan Rocky merupakan bentuk retorika.
Seperti diketahui, Rocky mengatakan bahwa tidak ada orang yang Pancasilais di Indonesia, termasuk Presiden Jokowi. Dia menilai Jokowi hanya hafal Pancasila, namun tak memahaminya.
"Saya tidak Pancasilais, siapa yang berhak menghukum atau mengevaluasi saya? Harus orang yang Pancasilais, lalu siapa? Tidak ada tuh. Jadi sekali lagi, polisi Pancasila, presiden juga tak mengerti Pancasila. Dia hafal tapi dia nggak ngerti. Kalau dia paham dia nggak berutang, dia nggak naikin BPJS," ucap Rocky dalam tayangan di ILC.[dtk]
