RIDHMEDIA - Isu kekerasan pemerintah China terhadap muslim Uighur di Provinsi Xinjiang menjadi perbincangan hangat di semua kalangan. Moeldoko menyebut pemerintah Indonesia tidak ikut campur urusan tersebut.
"Saya pikir sudah dalam standar internasional bahwa kita tidak memasuki urusan luar negeri masing-masing negara. Masing-masing negara memiliki kedaulatan untuk mengatur warga negaranya," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat seperti dilansir dari Detik.com, Senin (23/12/2019).
"Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," imbuhnya.
Isu mengenai muslim Uighur kembali mencuat setelah adanya pemberitaan Wall Street Journal yang menuding China membayar sejumlah organisasi kemasyarakatan di Indonesia supaya tidak mengkritik soal kondisi muslim Uighur.
Sebenarnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md sudah mengatakan Indonesia sudah lama terlibat dalam penyelesaian masalah muslim Uighur. Menurutnya, Indonesia melakukan diplomasi lunak (soft diplomacy) terkait isu tersebut.
"Bu Menlu (Retno LP Marsudi) sudah melakukan langkah-langkah ya. Kami punya jalan diplomasi lunak sejak dulu, kami menjadi penengah dan mencari jalan yang baik, bukan konfrontatif gitu ya," ujar Mahfud di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/12). [ljc]
