“Anggapan itu perlu diluruskan. Ini kan proses pembelajaran politik bagi masyarakat. Jadi jangan terus menjustifikasi dinasti politik,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/12/2019).
Moeldoko menyatakan Gibran dan Bobby memiliki hak politik, baik dipilih maupun memilih. Selama hak politik tak dicabut, kata Moeldoko, keduanya berhak mengikuti kontestasi pilkada.
“Dan pastinya Istana pun tak akan ikut campur. Kami enggak boleh,” ujar Moeldoko menjawab spekulasi Istana akan ikut intervensi memenangkan Gibran dan Bobby.
Sebelumnya Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyinggung soal gejala nepotisme yang kembali muncul di Indonesia, saat menjawab pertanyaan wartawan terkait pandangan PKS atas majunya putra dan menantu Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution dalam Pilkada 2020.
Menurut Mardani, gejala nepotisme yang hadir kembali di Indonesia merupakan suatu kemunduran bagi demokrasi. Ia menyarankan agar masyarakat belajar sejarah kembali karena semangat reformasi sendiri bertujuan untuk memerangi nepotisme.
Meski menyinggung gejala nepotisme, Mardani menyatakan tak keberatan bila Bobby Nasution dan Gibran memutuskan maju dalam pilkada melalui PDIP.
“Saya tidak ingin judgment. Semua orang berhak, kalau sikap saya nepotisme itu adalah kemunduran bagi demokrasi Indonesia. Tapi setiap orang punya hak untuk maju gitu,” tambah Mardani. [ipc]
