"Menurut saya harus ada pernyataan sikap," kata politisi PKS itu, Kamis (26/12).
Jelas Kharis, sikap itu bisa saja dengan mengimbau jangan dilakukan pembatasan beribadah, dan memberikan kebebasan untuk menjalankan agama bagi muslim yang ada di Uighur.
"Intinya, ada keberpihakan terhadap penindasan pada muslim Uighur," ujar Kharis.
Kharis mengatakan pihaknya sepakat Indonesia tidak usah campur tangan dengan urusan dalam negeri China. Namun sebagai negara muslim, Indonesia diharapkannya mengambil sikap.
"Saya sepakat untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri, jadi sesuai dengan politik luar negeri kita. Tapi jika terjadi penindasan, pelanggaran HAM dan Indonesia sebagai, apalagi ini definitif sekali yang ditindas, yang seperti yang di berita itu adalah orang Islam. Sementara Indonesia negara yang mayoritas muslim atau muslim terbesar itu saya kira tidak bisa tinggal diam," tuturnya.
Minimal, lanjut Kharis, ada statement bahwa Indonesia memang tidak akan mencampuri urusan dalam negara lain sebagai sikap kita selama ini kepada seluruh negara di dunia, karena bebas aktif. Tapi harus pernyataan dukungan kepada pembebasan muslim Uighur.
"Sikap pemerintah Indonesia itu tak bisa tinggal diam terkait dengan adanya hal-hal seperti yang banyak negara menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di China, di Uihgur," tutupnya. [rmo]
