Dia menulis tanggapan terbuka kepada mantan kepala BIN, AM Hendropriyono.
Tulisan berjudul, "Pesan Moral Terbuka untuk Jend Purn Hendro Priyono" itu diterbitkan Suarapapua.com, Sabtu (28/12/2019).
Mantan wartawan Harian Kompas itu menyebut bahwa Hendropriyono melontarkan ucapan rasis.
"Sebut OPM adalah tikus-tikus hitam kecil di hutan," katanya seperti melansir rakyatku.com.
"Tidak berhenti di sana, ia (Hendro) menuduh pejabat anak negeri Papua sebagai pendukung perjuangan Papua Merdeka. Karena itu ia mengusulkan sebuah kebijaksanaan rasis, agar orang Papua asli yang memimpin pemerintah Indonesia di Papua untuk membuat janji setia kepada NKRI," lanjutnya.
Dia juga mengomentari permintaan Hendropriyono kepada Menko Polhukam Mahfud MD dan Menhan Prabowo Subianto untuk membabat habis OPM.
Menurut Octovianus, itu hanya salah satu cara Hendropriyono untuk menjerumuskan Prabowo. Jika Prabowo terpengaruh, dia kemungkinan tersangkut kasus kejahatan hak asasi manusia.
Konsekuensinya, Prabowo Subianto bakal gagal bertarung pada Pilpres 2024. Benarkah?
Untuk melihat tulisan lengkap Octovianus Mote, silakan klik link berikut ini:
Pesan Moral Terbuka untuk Jend. Purn. Hendro Priyono
Atas Nama NKRI Engkau Selalu Korbankan Orang Lain untuk Ambisimu
Oleh: Octovianus Mote)*
Semalam saya membuat catatan tentang manufer Hendro priyono, seorang bekas tentara yang dikenal di dunia bukan karena prestasi militer melainkan sebagai pembunuh, seorang kriminal.
Dalam tulisan berikut ini memperlihatkan bahwa secara publik, dalam kebijaksanaan umum pemerintah kolonial Indonesia memilih pendekatan kesejahteraan.
Menkopolhukam Mahfud menjawab: kita tampung usulnya dan kita tingkatkan pendekatan kesejahteraan. Jadi tidak menolak kecuali akan lebih koordinasikan aneka program dari berbagai Departemen yang selama ini manufer sendiri menjadi lebih terkoordinir.
Sesudah gagal, Hendro Priyono kembali bakar dengan kata kata rasisme. Sebut OPM adalah tikus tikus hitam kecil di hutan. Tidak berhenti disana, ia menuduh pejabat anak negeri papua sebagai pendukung perjuangan papua merdeka.
Karena itu ia mengusulkan sebuah kebijaksanaan rasist, agar orang papua asli yang memimpin pemerintah Indonesia di Papua untuk membuat janji setia kepada NKRI.
Artinya setinggi apapun orang Papua meraih jabatan termasuk seberapa banyak bintang yang diraih dan berjejer dipundak selamanya orang Papua dianggap separatist, “tikus besar” yang tidak berwibawa dan tidak dipercaya.
Pemerintah kolonial hanya menungggu sedikit batuk dan akan ditangkap masuk penjara sebagaimana yang dilakukan terhadap banyak pejabat tinggi papua di masa lalu.
Kebijaksanaan itu yang Menkopolhukam Mahfud tegaskan kembali bahwa akan cari dan tangkap mereka yang dianggap menyalakan pengunaan uang negara.
How to respond posisi kolonial demikian?
Pertama: kepada para pimpinan sipil, polisi dan militer perlu sadar bahwa pemerintah yang kalian wakili di tanah ini adalah pemerintah kolonial. Karena itu anda hanya akan dihormati bila jadi jongos, mesin pembunuh bangsa sendiri.
Pak Barnabas Suebu katakan: saya menyesal kenapa saya menjadi Indonesia karena dijebloskan kedalam penjara sekalipun ia tidak terbukti dalam pengadilan bahwa ia perna mencuri uang yang dituduhkan.
Jadi, nasehat saya buat para komandan sipil dan militer adalah watch your back, jaga diri dimana anda duduk dan berdiri, apa yang anda masukan ke mulut dan keluarkan dari mulut.
Kedua: Terhadap TPN OPM sudah pasti seberapapun besarnya kekuatan militer Indonesia, will never defeat it, tidak akan dituduhkan karena satu hilang sepuluh muncul sampai papua merdeka.
Ketiga: Kepada para intellectual papua saya sarankan coba bentuk team yang kerja persiapkan segala data fakta untuk mengguggat secara hukum provokator macam hendro priyono karena pencemaran nama baik, legal class action atas nama pimpinan papua atas dasar pencorengan atau pencemaran nama baik.
Karena Hendro priyono bukan penentu apalagi hukum yang bisa seenaknya hakimi orang lain, dia cuma seorang pensiunan militer yang di luar negeri sini mengenalnya sebagai criminal, pembunuh pejuang kemanusiaan.
Keempat: Mewakili kami yang memilih memperjuangkan kemerdekaan bangsa Papua, Tuan Markus Haluk, Direktur Eksekutive ULMWP sudah perlihatkan contoh yang benar. Yakni dengan tenang bantah dengan data dan fakta membantah tuduhan Hendro Priyono, seraya tunjukkan kebenaran.
Kelima: Sebelumnya TPN OPM melalui Jubirnya Sebby Sambon pun sudah tegaskan bahwa dunia tidak buta, dunia tahu pola perjuangan TPN OPM adalah damai. TPN OPM tidak menyerbu wilayah orang lain, mereka hadir sebagai patriot bangsa membela keadilan mempertahankan tanah air kita Bangsa Papua.
Percayalah kita, Bangsa Papua akan merdeka. One day!
Hendro Selalu Mengorbankan Orang Lain Demi Ambisinya.
Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa Menarik sekali membaca provokasih Hendro priyono kepada menko polhukham dan menhan dalam atasi masalah Papua. Intinya suruh ambil garis keras, sapu mereka yang perjuangkan kemerdekaan papua.
Melalui ini saya mau berbagi pengalaman saya dan apa yang saya dengar tentang Hendro bahwa:
Pertama: Waktu saya masih bertugas sebagai wartawan Kompas, suatu saat Jendral Rudini ke Redaksi Kompas cerita banyak hal termasuk catatannya terhadap Hendro, yang pimpin pasukan terjuan payung di lampung. Mereka landing sangat jauh dari tempat yang seharusnya memperlihatkan ketidak kemampuannya secara militer.
Kedua: adalah tulisan Antonius Made, mahasiswa program Doctor dari universitas Cornell yang gambarkan keterlibatannya Andhika, anak mantunya yang saat ini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat dalam pembunuhan Theys Hiyo Eluay (Ketua PDP) pada 10 November 2001 di Jayapura Papua.
Ketiga: adalah keterlibatannya dalam eksekusi Munir, dimana ia korbankan beberapa orang termasuk polikarpus, bekas pilot AMA yang dikenal sangat dekat dengan almarhum Theys Hiyo Eluay.
Hendro memang unggul dalam korbankan orang lain guna selamatkan kepentingan pribadi termasuk karier anak mantunya yang hianati iman kekatolikannya pindah jadi islam demi jabatan.
Dalam cara kerja demikian ia minta prof Mahfud agar kategorikan papua merdeka sebagai aktivitas terrorism. Kita lihat apakah Mahfud yang adalah seorang intellectual, guru besar hukum islam begitu muda diperalat atas suatu fakta yang sama sekali tidak mendekati definisi terrorism.
Bukan saja Mahfud tetapi juga ia minta kepada Prabowo untuk bertindak keras agar bisa menjerumuskan prabowo dalam pelanggaran hak asasi manusia guna singkirkan dalam pemilu 2024.
Pak Gubernur Papua, Papua Barat, Kapolda Papua dan 2 Pangdam Papua dan Papua Barat harus hati-hati dengan manufer penguasa Jakarta selama 5 tahun ini.
Karena mereka semua baku sikat guna melicinkan jalan meraih kekuasaan dalam pemilu 2024. Dalam konteks perlu ekstra hati hati dalam melihat apa motivasi di balik kebijaksanaan pusat apakah untuk kepentingan partai atau untuk kepentingan nasional.
Dalam suasana ketidak pastian demikian saya harapkan lima pemimpin di tanah Papua mesti berdiri dibalik kebenaran. Salah satu contoh kongkrit adalah keputusan wakil bupati Nduga.
Beliau tidak tahu politik, hatinya bersih dan rela korbankan segalanya untuk membela rakyatnya sudah satu tahun lebih menderita ditengah konflik militer Indonesia dan pasukan TPN OPM. Rakyat Papua harapkan kalian tiga pun akan berdiri membackup wakil bupati, jabarkan suara hati nuraninya dalam bahasa diplomasi politik dan keamanan Indonesia.
Jabatan yang kalian pegang ada batas waktunya tetapi kebenaran akan abadi dan akan tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa papua.
Waktu lalu Hendro Pernah Menekan Gub. Numberi dan Uskup Jayapura
Saya kembali lagi mengangkat pengalaman saya bahwa ketika saya menjabat Kepala Biro Kompas Papua, tatkalah Pak Numberi menjabat Gubernur Papua, saya menyaksikan beberapa kali Hendro menekan Pak Gubernur mengenai masalah Transmigrasi. Ia juga menekan Uskup Leo Laba Ladjar karena keduanya bersikap kritis.
Syukur tekanan Hendro tidak mempan, baik gubernur dan Uskup tetap pada posisinya bahwa hentikan dulu Transmigrasi dan alihkan dana untuk siapkan dan naikkan kesejahteraan masyarakat papua.
Hendro : Engkau Bukan Siapa-Siapa lagi
Orang orang macam Hendro perlu dihadapi secara tegas, karena dia bukan siapa siapa dalam kabinet Indonesia maju sekarang ini. Hendro hanya ketua salah satu partai yang terbukti rakyat Indonesia tidak memberikan suara.
Demikian surat dan pesan moral terbuka ini disampaikan pada penghujung akhir tahun 2019.
Octovianus adalah Wakil Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) [ljc]
