Massa meminta kepada pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China ( RRC).
"Kami meminta kepada pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomatik dan mengusir Duta Besar RRC yang ada di Indonesia. Karena masalah Uighur adalah masalah kita, ada kejahatan HAM disana. Dan kami meminta kepada pemerintah untuk hadir dan ikut menyelesaikannya," teriak Khoir Rambe, salah satu peserta aksi di Kota Padang Sidempuan, Jumat (27/12/2019) sore.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga menyampaikan, tidak semua yang publik lihat, dengar dan ketahui tengah kondisi di Uighur itu benar. Namun, ada kezaliman, diskriminasi serta penindasan yang memang benar terjadi.
"Yang bisa kita lakukan saat ini hanya sebatas penggalangan dan pembentukan opini untuk membela saudara-saudara kita di sana. Dan itu sudah menunjukkan rasa peduli kita sesama saudara seakidah kita," kata Khoir.
Senada dengan Khoir, Ketua Aliansi Umat Islam Tabagsel Ganti Tua Siregar mengatakan, aksi yang digelar mereka ini murni untuk membela dan sama-sama merasakan apa yang dirasakan masyarakat Uighur.
Menurut Ganti, banyak informasi soal kondisi masyarakat Uighur yang disembunyikan dan bertolak belakang dengan yang terlihat saat ini.
"Kejahatan HAM ada di sana, dan pemerintah harus peka untuk itu. Mudah-mudahan pemimpin kita dapat ikut merasakannya dan peduli," ujar Ganti.
Bersama ratusan massa, Ganti menyerukan agar semua pihak, khususnya di Kota Padang Sidempuan saling bersinergi. Dan kepada pemerintah daerah dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.
"Saudara-saudara kita disana dizalimi dan kita sama-sama menyerukan kepada dunia agar PBB menghentikan aksi kekejaman terhadap masyarakat Uighur oleh pemerintah RRC," kata Ganti.
Aksi solidaritas tersebut juga dirangkai dengan penggalangan dana dari peserta aksi. Dan dana yang terkumpul akan disalurkan kepada masyarakat di Uighur. [kpc]
