Di kota terbesar Negara Bagian Assam, Guwahati, polisi berpatroli sepanjang hari demi mencegah kerusuhan.
Keterangan pejabat setempat, empat dari enam orang korban jiwa, tewas terkena tembakan polisi. Sementara seorang lain, tewas saat toko miliknya terbakar saat unjuk rasa berlangsung.
Seorang lainnya tewas setelah dipukuli aparat berwenang di tengah-tengah unjuk rasa.
Sementara itu, pada Minggu (15/12) waktu India, sebanyak 5.000 warga Assam turun ke jalan. Mereka kembali memprotes UU sembari membawa spanduk bertuliskan 'hidup Assam'.
Menurut seorang demonstran di Assam, Karan Mili, demo digelar lantaran pemerintah pusat sudah mencederai semangat demokrasi setelah mengesahkan UU diskriminatif tersebut.
"Assam akan melanjutkan protes. India adalah demokrasi dan pemerintah wajib mendengarkan kami," kata Mili seperti dikutip dari AFP, Senin (16/12).
"Kami tidak ingin kekerasan tapi unjuk rasa akan kami lanjutkan. Warga Assam tak akan berhenti sampai pemerintah mencabut UU," kata pengunjuk rasa lainnya, Pratima Sharma.
Sementara itu, di negara bagian Bengal Barat unjuk rasa telah berlangsung selama tiga hari. Demi meredam aksi, pemerintah lokal memutuskan jaringan internet di beberapa distrik.
Di Ibu Kota New Delhi, massa yang turun ke jalan membakar beberapa bus. Untuk membubarkan aksi, polisi melepaskan gas air mata.
Pada Rabu (11/12) lalu, India mengesahkan UU Amandemen Kewarganegaraan. UU berisi pemberian kewarganegaraan India bagi umat umat minoritas yang dipersekusi di Bangladesh, Afghanistan, dan Pakistan.
Namun, UU itu tidak berlaku bagi warga Muslim dari tiga negara tersebut. India beralasan, warga Muslim Bangladesh, Afghanistan, dan Pakistan tidak mendapat persekusi di negara asalnya.
Menurut Sonia Gandhi, pemimpin oposisi dari Partai Kongres, pengesahan RUU mencoreng citra India sebagai negara pluralis.
"Pengesahan RUU Amandemen Kewarganegaraan menandakan kemenangan dari pikiran sempit dan fanatisme yang merusak India," papar Gandhi.
[kumparan.com]
