Dilansir dari Polhukam.id, Kamis (26/12/2019), rencana penulisan ulang kedua kitab suci tersebut agar edisi baru Alquran dan Alkitab tidak boleh mengandung konten apa pun yang bertentangan dengan kepercayaan partai penguasa itu.
“Paragraf yang dianggap salah oleh (badan) sensor akan diubah atau diterjemahkan ulang,” kata seorang petinggi Partai Komunis seperti dikutip dari Daily Mail.
Meski Alquran dan Alkitab tidak disebutkan secara khusus, Partai Komunis China menyerukan evaluasi komprehensif agama klasik yang ada bertujuan mengarahkan isi yang tidak sesuai dengan kemajuan zaman.
Perintah itu diberikan pada bulan November selama pertemuan yang diadakan oleh Komite Urusan Etnis dan Agama Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China, yang mengawasi masalah etnis dan agama di negara itu.
Menurut Kantor Berita Xinhua 16 pakar, agamawan dan perwakilan agama yang berbeda dari Komite Sentral Partai Komunis China menghadiri konferensi bulan lalu.
Pertemuan tersebut diawasi oleh Wang Yang, Ketua Konferensi Konsultatif Politik Rakyat China.
Surat kabar Prancis Le Figaro melaporkan Wang menekankan bahwa otoritas agama harus mengikuti instruksi Presiden Xi Jinping dan menafsirkan ideologi agama yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai inti Sosialisme dan ketentuan zaman.
Dia mendesak para pejabat untuk membangun sistem keagamaan dengan karakteristik China. Para pejabat setuju dengan arahan Wang, menambahkan bahwa misi adalah pilihan sejarah. Mereka juga mengklaim bahwa dengan mengevaluasi kembali buku-buku agama, mereka akan mencegah pemikiran ekstrem dan ide-ide sesat yang mengikis negara.
Pertemuan November itu berlangsung ketika China menghadapi kritik global atas kebijakan agamanya.
Sebuah dokumen yang bocor telah menunjukkan bagaimana pemerintah China menjalankan sistem pusat pendidikan ulang untuk mengindoktrinasi orang-orang Muslim di provinsi Xinjiang yang jauh di barat daya.
Dokumen-dokumen itu, yang mencakup pedoman untuk mengoperasikan pusat-pusat penahanan dan instruksi bagaimana menggunakan teknologi untuk menargetkan orang, mengungkapkan bahwa kamp-kamp di Xinjiang bukan untuk pelatihan kerja sukarela, seperti yang diklaim Beijing. (Baca: Bocoran Dokumen Ungkap Jawaban China Menahan Massal Keluarga Muslim).
Para pakar dan aktivis PBB mengklaim bahwa setidaknya satu juta etnis Uighur dan Muslim lainnya ditahan di pusat-pusat penahanan di wilayah tersebut.
Mantan tahanan mengklaim bahwa seorang Muslim dipaksa makan daging babi dan berbicara bahasa Mandarin di kamp-kamp interniran tersebut.
Setelah awalnya menyangkal keberadaan mereka, China mengakui bahwa mereka telah membuka ‘pusat pendidikan kejuruan’ di Xinjiang yang bertujuan mencegah ekstremisme dengan mengajarkan bahasa Mandarin dan keterampilan kerja.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan pada bulan November bahwa dokumen yang bocor membuktikan bahwa otoritas China terlibat dalam penindasan masif dan sistemik terhadap Muslim dan minoritas lainnya.
Kementerian luar negeri China tetap menolak, lewat juru bicaranya Geng Shuang menuduh beberapa media mencoreng upaya kontra-terorisme dan anti-ekstrimisme China di Xinjiang.
Kedutaan besar China di London membantah ada dokumen semacam itu, mengatakan kepada Guardian, salah satu mitra dalam menerbitkan memo, itu adalah murni isapan jempol dan berita palsu.[ljc]
