 |
Ridhmedia - Pemerintah Indonesia dinilai kurang tegas dalam menangani polemik pelanggaran hak berdaulat yang terjadi di perairan Natuna Utara.
Pendapat tersebut terutama dialamatkan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dalam beberapa kesempatan, ketika ditanya perihal persoalan tersebut, Prabowo memberikan jawaban yang menurut publik kurang tegas.
Jurubicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak pun memberikan pembelaan. Dia menjelaskan jawaban Prabowo sudah sesuai dalam menangani kasus ini.
"Yang terjadi adalah pelanggaran hak berdaulat. Itu lah sebabnya orientasi langkahnya adalah tentu diplomasi. Dan itu sudah dilakukan dan dirumuskan secara bersama-sama beberapa hari lalu," ujar Dahnil dalam diskusi interaktif dengan salah satu media pada Selasa lalu (7/1).
Pernyataan tersebut merujuk pada apa yang telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai melakukan pertemuan dengan Prabowo, Menko Polhukam Mahfud MD, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan sejumlah pejabat terkait lainnya di kantor Kemenko Polhukam.
Hasil pertemuan tersebut, penyelesaikan kasus pelanggaran hak berdaulat di Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara dilakukan dengan cara diplomasi.
Sementara anggapan ketidaktegasan Prabowo yang dirumuskan oleh publik, Dahnil mengatakan hal tersebut sebagai bentuk dukungan diplomasi yang sedang dilaksanakan Retno.
Dalam hal ini, China harus mengakui konsensi hukum laut PBB atau UNCLOS 1982 yang menyatakan wilayah perairan Natuna Utara adalah ZEE milik Indonesia.
"Kenapa ada narasi misalnya Pak Prabowo menyebutkan 'ya kita cool', 'Tiongkok adalah negara sahabat', kemudian 'kita memilih jalan damai'? Memang diplomasi dilakukan dengan cara cool dan Tiongkok kan memang negara sahabat," urainya.
Walau demikian, dalam rapat di kantor Kemenko Polhukam, lanjut Dahnil, Prabowo menyampaikan pentingnya untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di ZEE perairan Natuna Utara. Caranya adalah dengan meningkatkan aktivitas nelayan-nelayan di sana.
Untuk itu, Dahnil mengaku, pihak Kementerian Pertahanan akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong aktivitas nelayan di sana.
"Agar de facto ZEE itu dimanfaatkan. Selama ini kan ada penurunan aktivitas di sana," pungkasnya.[rmol]
