 |
RIDHMEDIA - Polemik mega skandal yang diduga terjadi pada asuransi pelat merah Jiwasraya, memunculkan wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) oleh DPR.
Namun belakangan usulan pembentukan Pansus itu kian hilang menyusul adanya dorongan pimpinan DPR agar komisi terkait membentuk panitia kerja (Panja) masing-masing.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Didi Irawadi menyatakan, Pemerintah jangan alergi dan takut serta khawatir dengan adanya pansus Jiwasraya ini.
Kejaksaan Agung RI sebenarnya telah menahan lima orang atas Korupsi Jiwasraya. Namun dugaan Didi bukan tidak mungkin ada pelaku lainnya dalam kasus ini.
"Ini enggak cukup kalau kita beri Panja dan kejaksaan. Tetapi harus yang lebih besar untuk bongkar ini, jangan sampai terungkap tidak optimal," katanya saat menjadi salah satu narasumber dalam diskusi publik bertema 'Kasus Jiwasraya, Panja vs Pansus?' yang digelar di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (19/1).
Menurut Didi, DPR sebagai lembaga politik yang dibayar dari pajak rakyat, kalau tidak bekerja secara optimal adalah kesia-siaan.
Pada dasarnya, Pansus DPR bukanlah barang baru. Justru melalui rekomendasi Pansus, Didi menegaskan, semakin bisa membantu dalam penyelesaian dan penegak hukum.
"Saya kira kita enggak usah takut. Asal kita bersama punya niat untuk menuntaskan kasus, Pansus adalah pilihan tepat," terang Didi.
"Jelas Pansus dan Panja berbeda. Tapi kalau mau berjalan bersamaan silahkan. Tapi untuk menegakkan Jiwasraya harus ada Pansus," tutupnya. [rmol]
