Ridhmedia - Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman, mengkritisi pihak Istana dan tiga menteri Kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin yang dianggap lembek kepada Tiongkok.
Munarman melihat, baik pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, tidak memberi ketegasan terhadap Tiongkok.
Padahal, kata dia, Tiongkok telah mengganggu kedaulatan NKRI lewat aksi kapal-kapal mereka yang memasuki secara ilegal perairan Natuna, yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
"Rakyat Indonesia bertanya, apakah sikap ketiga pejabat tinggi Indonesia tersebut cinta NKRI? Apakah sudah sesuai UUD 45 dan Pancasila?" kata Munarman kepada JPNN.com, Sabtu (4/1).
Munarman menanyakan apakah kedaulatan negara saat ini sudah digadaikan kepada Tiongkok? Sebab, para menteri tersebut biasanya garang apabila menghadapi rakyat sendiri.
"Kok tidak seganas ucapan dan tindakannya ketika yang dihadapi rakyat sendiri dan umat Islam?" tanya Munarman.
"Apa sudah jadi double agen RRT? Apa karena visi bos besar harus bersikap ramah pada RRT yang komunis?" Munarman kembali menanyakan tak adanya ketegasan dari pernyataan para menteri tersebut.
Dia juga menanyakan di mana keberadaan buzzer dan influencer Istana yang selama ini vokal terhadap pihaknya? Seharusnya isu tersebut dilawan oleh segenap anak bangsa sebagai negara yang berdaulat dan merdeka.
Seperti diketahui, tiga menteri tersebut memberikan pernyataan pascaaksi kapal Tiongkok yang memasuki secara ilegal perairan Natuna yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan saat ini pemerintah tengah menunggu nota protes yang sudah dilayangkan oleh Kementerian Luar Negeri.
"Ya, kan sudah, Menlu sudah mengajukan protes, ya. Itu ditunggu perkembangannya," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (2/1).
Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta permasalahan dengan Tiongkok di perairan Natuna tak perlu diributkan. Alasannya hal itu akan membuat investasi terganggu.
"Untuk apa kami ribut yang enggak perlu diributin, bisa ganggu (investasi)," ujar Luhut usai menemui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).
Adapum Menhan Prabowo Subianto, mengatakan bahwa Tiongkok merupakan sahabat Indonesia. Oleh karena itu, Prabowo menginginkan adanya satu solusi yang baik terkait kasus di Perairan Natuna.
"Kami selesaikan dengan baik, ya. Bagaimanapun Cina negara sahabat," ujar Prabowo.[jpn]
