RIDHMEDIA - Mengharamkan meniru sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW menjadi bukti bahwa Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD tidak paham dengan ajaran syariat yang disampaikan Rasulullah kepada umatnya.
Hal itu disampaikan KH Luthfi Bashori Alwi atau Gus Luthfi dalam menanggapi pernyataan Mahfud yang sebelumnya disampaikan dalam sebuah diskusi di Gedung PBNU Kramat Raya, Jakarta, Sabtu (25/1).
“Pertama, saya ingin katakan apabila sesuatu itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tinggal menunggu kehancurannya saja," kata Gus Luhfi.
"Kedua, statemen Pak Mahfud MD ini justru mengungkap kekurangpahaman beliau terhadap ajaran syariat yang dibawa Rasulullah SAW,” sambungnya. Menurut Gus Luthfi, Mahfud MD telah keliru dalam memahami ayat Alquran yang sering dibaca dan diterangkan para ulama, yakni dalam Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi.
Dalam surat tersebut dikatakan "Sungguh bagi kalian, terdapat contoh tauladan yang baik pada pribadi (dan ajaran dalam segala hal dari) Rasulullah SAW". Berangkat dari ayat ini, ia menjelaskan bahwa mencontoh Nabi Muhammad tidak diharamkan, justru diperintahkan.
Termasuk dalam meniru sistem pemerintahan. “Bahwa sistem pemerintahan Rasulullah SAW sekarang masih belum tepat, atau tidak mungkin diterapkan dalam konstitusi negara kita itu soal lain. Tetapi mengharamkannya jelas tidak boleh,” imbuhnya.
Lanjut Gus Luthfi, Mahfud MD mungkin lebih tepat bila bicara soal Hukum Konstitusi Negara. Namun untuk berfatwa halal dan haram, bukan domainnya melainkan para ulama.
“Jika melihat rekam jejak pendidikan beliau, maka secara dhahir beliau tidak memiliki dasar ilmu syariat yang mumpuni. Jadi tidak bisa digolongkan sebagai Ahli Fatwa Agama. Pak Mahfud lebih tepat menjadi berfatwa tentang Hukum Konstitusi Negara. Jika dipaksakan, akan terjadi kesalahan fatal dalam berlogika, seperti munculnya fatwa haram tersebut,” pungkasnya.
Mahfud MD menyebut tidak terdapat ajaran bernegara dalam Islam dan tidak diperbolehkan meniru negara pada zaman Nabi Muhammad SAW. “Kita dilarang mendirikan negara seperti yang didirikan nabi karena negara yang didirikan nabi merupakan negara teokrasi di mana nabi mempunyai tiga kekuasaan sekaligus,” tutur Mahfud. (*)
