Ridhmedia - Pemerintah Indonesia menegaskan tak ada negosiasi soal klaim China terhadap wilayah perairan Natuna. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, mengatakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat jelas.
"Tidak sejengkal batas pun. Kalau tanah tidak sejengkal tanah, kalau air tidak semili air pun bisa dimasuki oleh negara asing tanpa izin dan persetujuan pemerintah. Karena menurut Presiden kedaulatan itu tidak bisa ditukar dengan apapun," kata Mahfud menyampaikan pesan Presiden Jokowi soal Natuna, Senin (6/1/10) di kantornya.
Mahfud menjelaskan, sikap dan langkah presiden tidak berubah sejak beberapa tahun lalu. Dia bilang, persoalan Natuna sudah terlewati dalam beberapa babakan.
Jokowi pun sampai pernah memimpin rapat di atas kapal untuk berkoordinasi mengenai pengamanan laut. Sejak saat itu, lanjut Mahfud, Jokowi sudah memerintahkan untuk memperkuat pengamanan.
"Setahun lalu presiden memerintahkan memperkuat pertahanan Natuna agar negara hadir, minimal dalam 2 hal. Satu yakni peningkatan patroli, yang kedua peningkatan aktivitas nelayan kita sendiri di sana," tandasnya.
Kendati demikian, Mahfud berkata peningkatan pertahanan tidak dilakukan dalam suasana berperang. Selama ini dia mengaku memang Indonesia tidak punya konflik militer dengan China.
"Tidak berperang kita itu. Kita mempertahankan kedaulatan. Oleh sebab itu urusan hubungan perdagangan, perekonomian, kebudayaan, apapun dilanjutkan seperti biasa," bebernya.
Dalam hal ini, sudah menjadi tugas Kemenko Polhukam untuk mengamankannya. Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia juga tak akan bernegosiasi mengenai hal perairan Natuna.
"Jadi tidak ada perang, tapi tidak ada nego. Karena kalau nego berarti kita mengakui bahwa itu milik bersama. Ini sudah final lah ya secara internasional," tegasnya.[cnbc]
