Ridhmedia - Masuknya kapal-kapal nelayan asing, terutama Coast Guard China ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara dianggap sebagai bukti kurangnya upaya preventif Indonesia untuk melindungi batas-batas wilayahnya.
Dikatakan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin, persoalan kurangnya upaya preventif tersebut merupakan cerita lama.
Ketika dia menjadi anggota Komisi I DPR RI 2004-2009, usulan anggaran untuk Angkatan Laut (AL) yang diajukan ditolak. Padahal anggaran itu digunakan untuk biaya patroli di laut-laut perbatasan mengingat Indonesia memiliki luas perairan yang lebih besar.
Melihat pelanggaran yang dilakukan oleh China saat ini, ia menyoroti sikap Komisi I DPRI RI yang seharusnya bisa belajar dan meningkatkan anggaran AL alih-alih mengkritisi pemerintah.
"Fadli Zon jangan nyinyir-nyinyir mulu. Pada posisi inilah DPR mesti ada," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Pantang Keok Hadapi Tiongkok' di Upnormal Coffee, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu (12/1).
"DPR RI Komisi I wajib hukumnya berbicara dengan pemerintah dan menyetujui usulan-usulan pemerintah atas alokasi anggaran untuk kepentingan-kepentingan AL kita di Natuna dan daerah-daerah terluar lainnya," paparnya.
Lebih lanjut, Ali menggambarkan, saat ini kakuatan AL Indonesia sangat buruk. Kapal-kapal dan senjata yang digunakan adalah kapal tahun 1950-an.
"Itu senjata rusak bung. Yang dipakai saja ditutup dengan terpal untuk menakut-nakuti orang," gambarnya dengan nada miris. (Rmol)
