Ridhmedia - Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI Laksamana Madya Yudo Margono menyatakan hingga Minggu kapal nelayan China masih bertahan di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Yudo mengatakan kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.
"Mereka didampingi dua kapal penjaga pantai dan satu kapal pengawas perikanan China," kata Yudo Margono dalam konferensi pers di Pangkalan Udara TNI AL di Tanjungpinang, Kepri, Minggu (5/1) dikutip dari Antara.
Yudo menegaskan bahwa TNI sudah melakukan gelar operasi dengan menurunkan dua unsur KRI guna mengusir kapal asing tersebut keluar dari Laut Natuna.
"Kami juga gencar berkomunikasi secara aktif dengan kapal penjaga pantai China agar dengan sendirinya segera meninggalkan perairan tersebut," katanya.
Operasi ini, kata dia, tidak memiliki batas waktu sampai kapal China betul-betul angkat kaki dari wilayah maritim Indonesia.
"Besok akan kami gerakkan empat unsur KRI lagi untuk mengusir kapal-kapal itu," katanya.
Sampai saat ini, kata dia, tindakan yang dilakukan TNI masih bersifat persuasif dengan memperingati kapal China bahwa mereka sudah menerobos sekaligus menangkap ikan secara ilegal di Laut Natuna.
"TNI mengedepankan upaya damai dalam menangani persoalan ini," katanya menambahkan.
Yudo mengatakan berdasarkan pantauan TNI pada saat ini yang terdeteksi memasuki Laut Natuna hanya kapal nelayan China. Kapal nelayan dari negara lain, seperti Vietnam, tidak berani lagi masuk ke zona tersebut.
"Kapala nelayan Vietnam sudah banyak kami tangkap, jadi mereka tidak berani lagi," kata Yudo.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah tidak akan berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, terkait polemik klaim kepemilikan perairan Natuna oleh China. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.
"Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia," kata Jokowi melalui Fadjroel, Sabtu (4/1).
Kendati begitu, Jokowi tak membantah bila pemerintah tetap memprioritaskan kebijakan diplomatik damai dalam menyelesaikan polemik dengan Negeri Tirai Bambu itu. Langkah ini merupakan arahan dari kepala negara. (*)
