Usir Kapal China di Natuna, Pemerintah Kirim 120 Nelayan Jatim

Ridhmedia
06/01/20, 12:49 WIB

Ridhmedia - Menko Polhukam Mahfud MD kembali menegaskan, bahwa Laut Natuna adalah bagian dari Indonesia.

Dengan demikian, keberadaan kapal asing di perairan tersebut dipastikan adalah kegiatan ilegal fishing.

Demikian disampaikan Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

“Sikap pemerintah tidak bergeser untuk kedaulatan itu (Laut Natuna),” ujarnya.

Selain itu, Mahfud juga meminta aparat keamanan agar bertindak terhadap pelanggaran wilayah.

“Dan minta agar kehadiran negara di sana direalisasikan,” sambungnya.

Saat ini, realisasi kehadiran negara di Laut Natuna sudah dijalankan.

Seperti penguatan pasukan keamanan untuk menjaga perbatasan laut. Juga berupa peningkatan kegiatan nelayan lokal ke Natuna.

Terbaru, pemerintah berencana mengirim 120 nelayan asal Jawa untuk berlayar ke Natuna.

Nantinya pemerintah akan mendiskusikan bagaimana bantuan terkait perizinan dan lain sebagainya agar lebih mudah.

“Yang jelas kita tidak dalam suasana berperang, karena memang kita tidak punya konflik dengan China. Tidak berperang kita. Kita mempertahankan kedaulatan,” tegas Mahfud.

Kendati demikian, Mahfud menyampaikan bahwa kegiatan hubungan dagang, perekonomian, kebudayaan dan lainnya dengan Tiongkok tetap berjalan.

Pelanggaran kapal perang, penjaga pantai dan nelayan China, tidak akan mempengaruhi kerjasama yang sudah ada.

“Tugas Kemenko Polhukam mengamankan itu. Jadi tidak ada perang, tetapi tidak ada nego,”

“Karena kalau Negosiasi berarti kita mengakui itu (Natuna) milik bersama,” pungkas Mahfud.

Semenetara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesan tegasnya kepada China bahwa Natuna adalah milik Indonesia dan tidak bisa diganggu gugat.

Karena itu, orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan tidak akan ada upaya tawar-menawar terkait Natuna.

“Tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” ujarnya saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1/2019).

Jokowi juga menyampaikan bahwa sikap pemerintah Indonesia soal Natuna atas klaim China itu sudha jelas.

Seperti yang sudah disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri kepada pemerintah China.

“Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik,” imbuhnya.[psid]
Komentar

Tampilkan

Terkini