[] Investor absurd enggan, bahkan menghindari berinvestasi di Indonesia.
Dalam pandangan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, terdapat banyak faktor yang memicu hal tersebut. Namun, faktor terbesar ialah regulasi terkait perizinan yang masih belum jelas.
Persoalan regulasi perizinan investasi ini, berdasarkan Destry, menyebabkan Indonesia kehilangan cukup banyak kesempatan dalam mendapat investor asing.
“Kalau wacana perizinan kan tidak sanggup dihitung, mulai dari kapan selesainya hingga pembebasan lahan juga,” katanya di Jakarta, Jumat 6 September 2019.
Hal tersebut ia sampaikan menanggapi Presiden Jokowi wacana 33 investor China yang tidak ada satupun dari menentukan Indonesia sebagai daerah berinvestasi. Dari 33 perusahaan itu, 23 diantaranya menentukan di Vietnam, sedangkan 10 lainnya pergi ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja.
Destry menunjukkan solusi yaitu mengarahkan investor ke sektor brownfield atau membeli proyek eksisting untuk menghasilkan produksi.Sebab, ada banyak proyek brownfield yang sudah jadi dan sanggup ditawarkan.
"Jadi mungkin ke depan sanggup juga investor itu diarahkan contohnya ke brownfield project. Kan banyak proyek yang sudah jadi, itu kan sanggup kita tawarkan juga,” ujarnya.
Destry menjelaskan, ketika ini secara keseluruhan fatwa dana absurd yang masuk ke Indonesia masih menduduki angka Rp 170 triliun. Namun dana tersebut lebih banyak masuk ke pasar saham dan obligasi.
“Padahal kan ekonomi kita lebih butuh investasi absurd eksklusif atau Foreign Direct Investment (FDI). Kaprikornus akan lebih manis bila ini diimbangi masuknya FDI yang lebih besar,” katanya.
Sumber: TeropongSenayan
