[] Ekonom Rizal Ramli mengomentari rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan sampai dua kali lipat. Menurutnya, rencana tersebut tak solutif untuk membenahi keuangan BPJS.
“Diselesaikan dengan cara simpel (defisit BPJS), naikan dua kali harganya. Itu enggak usah mikir. Anak Taman Kanak-Kanak (TK) juga dapat jika defisit naikin dua kali. Canggih dikit kek,” ungkapnya dalam diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat 6 September 2019.
Mantan Menko Kemaritiman ini mengungkapkan, sedianya pengolaan keuangan BPJS dilaksanakan dengan prinsip keadilan (fairness). Artinya, perusahaan atau peserta upah peserta iuran BPJS yang bergaji tinggi membayar lebih banyak.
“Tidak boleh ada kept, contohnya gajinya Rp20 juta di kept seolah olah Rp8 juta sehingga bantuan terhadap BPJS lebih rendah. Adil dong semoga ada cross subsidi,” jelasnya.
Kedua, Rizal menyarankan APBN dikelola secara lebih hemat. Sehingga pemerintah dapat mempunyai simpanan lebih banyak yang dapat dialihkan untuk menuntaskan persoalan sosial.
“Jangan kebalik, rakyat diperes buat ngumpulin bayar cicilan bunga utang yang kemahalan,” imbuhnya.
Manajerial BPJS juga tak boleh luput dari pembenahan. Mulai dari pendaftaran, pelayanan yang memicu antrean harus diminimalkan.
“Banyak ibu-ibu antre, dimintai surat ini itu, padahal kartu BPJS sudah cukup. Ini kan ilmu administrasi antrean. Orang sudah nyampe bulan, ini negara mengatur BPJS enggak bisa,” imbuhnya.
Sumber: IndonesiaInside
